Baubau, Sulteng, ruangenergi.com — Menjaga ketahanan energi di wilayah kepulauan bukan perkara sederhana. Tangki penyimpanan boleh penuh, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan BBM terus bergerak dari terminal hingga ke pulau-pulau, SPBU, nelayan, petani, dan masyarakat yang membutuhkan.
Tantangan itulah yang menjadi perhatian Pemerintah saat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, serta pemerintah daerah memperkuat sinergi menjaga pasokan BBM di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menegaskan, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada ketersediaan stok di Fuel Terminal. BBM yang tersedia harus benar-benar sampai kepada masyarakat dengan harga dan ketentuan yang sesuai.
Pesan tersebut disampaikan Laode saat rangkaian kunjungan kerja dan Management Walkthrough ke Fuel Terminal (FT) dan sejumlah SPBU di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9).
“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, selain ketahanan stok yang kita miliki, kita juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku,” ujar Laode.
Tantangan Indonesia Kepulauan
Laode melihat karakter geografis Sulawesi Tenggara membutuhkan pola pengelolaan rantai pasok yang berbeda. Jarak antarpulau, kondisi transportasi, hingga keberadaan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi faktor yang harus diperhitungkan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengevaluasi berapa banyak BBM yang tersedia di terminal. Pemeriksaan juga diarahkan pada bagaimana BBM tersebut bergerak dari terminal menuju lembaga penyalur dan akhirnya sampai ke tangan masyarakat.
Dialog dengan para kepala daerah menjadi bagian penting dari evaluasi tersebut.
Laode berdiskusi langsung dengan Wali Kota Baubau serta Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Wakatobi, dan Bupati Buton Selatan untuk memetakan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Melalui diskusi dengan para kepala daerah yaitu walikota Bau Bau, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Wakatobi dan Bupati Buton Selatan, kita dapat mempelajari fenomena di lapangan untuk mengambil kebijakan bersama ke depan agar pasokan BBM dapat tiba secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga,” katanya.
FT Baubau, Simpul Energi Indonesia Timur
Di tengah tantangan geografis tersebut, FT Baubau menjadi salah satu simpul penting distribusi BBM.
Bukan hanya melayani kebutuhan Kota Baubau dan wilayah sekitarnya, fasilitas ini juga menopang pasokan BBM ke sejumlah wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
“Fuel Terminal Baubau ini melayani juga wilayah-wilayah lain di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi Fuel Terminal Baubau ini memang bisa menjadi percontohan bagaimana keandalan proses pendistribusian BBM ke wilayah-wilayah lainnya,” jelas Laode.
FT Baubau memiliki kapasitas penyimpanan darat mencapai 137.500 kiloliter (KL) yang terdiri atas 14 tangki timbun.
Keandalan pasokan juga ditopang sejumlah fasilitas lainnya, yakni FT Kendari dengan kapasitas 15.102 KL, FT Kolaka 8.478 KL, FT Raha 3.801 KL, serta AFT Haluoleo dengan kapasitas 200 KL.
Dari sisi penyaluran, hingga Juli 2026 realisasi BBM di Sulawesi Tenggara mencapai 80.983,13 KL Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar, 22.362,80 KL JBT Minyak Tanah, dan 171.130,33 KL Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
BPH Migas: Jangan Sampai BBM Berhenti di Terminal
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menilai keberadaan FT Baubau sangat strategis untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi wilayah kepulauan dan kawasan 3T.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan amanah penyaluran BBM yang diberikan kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga benar-benar berjalan.
“Kami memastikan amanah dari Pemerintah kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga telah dijalankan dengan baik dan sudah cukup terjaga reliability, suplai, dan distribusi BBM kepada masyarakat di daerah-daerah yang wilayahnya kepulauan, termasuk di wilayah 3T yang ada di kepulauan-kepulauan kecil Sulawesi ini,” ujar Wahyudi.
Pengawasan juga terus diperkuat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sasarannya jelas: BBM bersubsidi harus diterima masyarakat yang memang berhak.
“Melalui evaluasi bersama ini, kami ingin memastikan pemenuhan BBM subsidi tidak mengalami hambatan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat yang berhak setiap hari. Kami juga mengevaluasi kecukupan jumlah lembaga penyalur (SPBU) serta kebutuhan alokasi BBM di daerah,” tambah Wahyudi.
Dari Baubau hingga Wakatobi
Jaringan penyalur BBM di wilayah yang menjadi objek evaluasi cukup beragam.
Kota Baubau saat ini dilayani tujuh SPBU, satu SPBUN, tiga AMT, dan dua Pertashop.
Kabupaten Muna memiliki sembilan SPBU, tiga SPBUN, tiga AMT, dan empat Pertashop. Kabupaten Muna Barat memiliki dua SPBU, satu SPBUN, dan satu Pertashop.
Sementara itu, Kabupaten Buton Selatan memiliki tujuh SPBU dan satu AMT. Kabupaten Wakatobi memiliki sembilan SPBU, satu SPBUN, dan satu AMT.
Pemerintah juga terus membuka akses BBM melalui program BBM Satu Harga.
Di Sulawesi Tenggara, program tersebut antara lain telah direalisasikan di Mata Oleo, Bombana; Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi; serta Wawonii Barat, Wawonii Tenggara, dan Wawonii Utara di Konawe Kepulauan.
Pertamina Pastikan Distribusi Tetap Andal
Dari sisi operator, Pertamina Patra Niaga memastikan infrastruktur dan operasional siap menjaga distribusi BBM, khususnya di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.
Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso mengatakan peninjauan langsung ke FT Baubau menjadi momentum untuk memastikan kesiapan tersebut.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah melalui Ditjen Migas dan BPH Migas. Melalui peninjauan di Fuel Terminal Baubau ini, kami dapat meyakinkan bahwa Pertamina siap melayani distribusi BBM di seluruh tanah air, khususnya di titik-titik utama wilayah Indonesia Tengah dan Timur dengan jumlah yang memadai serta kualitas yang terukur,” ujarnya.
Petani dan Nelayan Ikut Bersuara
Rangkaian kunjungan tersebut tidak hanya menjadi inspeksi fasilitas. Pemerintah juga membuka ruang dialog langsung dengan lima kepala daerah.
Forum itu digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk persoalan alokasi BBM dan kecukupan lembaga penyalur.
Bupati Muna Bachrun menyampaikan bahwa persoalan BBM di daerahnya berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian dan perikanan, misalnya, membutuhkan BBM untuk mengoperasikan traktor maupun alat tangkap.
“Di Muna, sektor pertanian dan nelayan sebelumnya sempat kesulitan membeli BBM di SPBU untuk kebutuhan traktor dan alat tangkap. Melalui pertemuan ini, kami diberi solusi dan jalan tempuh yang mempermudah masyarakat. Harapan kami ke depan tentu ada penyesuaian kuota dan penambahan titik SPBU,” ujar Bachrun.
Masukan dari daerah tersebut menjadi catatan pemerintah.
Laode mengatakan setiap wilayah memiliki persoalan dan karakteristik berbeda. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa diseragamkan.
“Masing-masing kepala daerah sudah memberikan masukan-masukannya dan setiap kepala daerah itu punya keunikan-keunikan yang dialami di daerahnya. Keunikan itu sudah kita catat satu per satu dan akan kita tindak lanjut bersama,” kata Laode.
Pertamina Akan Turun Langsung ke Lima Daerah
Tindak lanjutnya tidak berhenti di ruang rapat.
Pertamina Patra Niaga akan melakukan koordinasi langsung dengan masing-masing kepala daerah untuk mengurai persoalan secara lebih detail, mulai dari kebutuhan alokasi BBM, titik layanan, hingga pola distribusi.
“Dari Pertamina akan melakukan roadshow bertemu satu per satu dengan lima kepala daerah tadi untuk lebih merinci lagi, dengan fokus kepada penyelesaian permasalahan,” tambah Laode.
Langkah tersebut menjadi penting bagi wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara. Sebab, ketahanan energi bukan hanya soal seberapa banyak BBM yang tersimpan di tangki.
Ketahanan energi baru benar-benar terasa ketika BBM tersedia saat dibutuhkan, sampai ke lokasi yang membutuhkan, dibeli dengan harga sesuai ketentuan, dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Di situlah tantangan sesungguhnya menjaga energi tetap mengalir di negeri kepulauan.
Dalam rangkaian kunjungan kerja dan Management Walkthrough tersebut turut hadir Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Sentot Harijady BTP, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Joko Hadi Wibowo, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Denny Sukendar, serta Fuel Terminal Manager Baubau Faisal.
