Jakarta, Ruangenergi.com – Implementasi program tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor hulu minyak dan gas (migas) memang menjadi tugas yang berat bagi K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) atau pelaku industri hulu migas, namun bukan berarti mustahil untuk dilakukan.
“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh K3S yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proyek migas,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan dalam diskusi virtual, Rabu (17/3/2021).
Menurut dia, capaian TKDN hulu migas memang berat untuk dicapai, tapi dari laporan SKK Migas ternyata di tahun 2020 justru melewati target yang sebelumnya ditetapkan 53 persen tapi dalam aktualnya adalah 56 persen.
“Ini adalah langkah maju dari temen – temen pengusaha dan K3S bagaimana bisa memanfaatkan dan menerima produk dalam negeri,” kata Mamit.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi TKDN bisa memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, segala upaya untuk menegakkan aturan terkait TKDN perlu didukung semua pihak. SKK Migas sendiri telah mematok target agar TKDN sektor hulu migas tahun 2021 ini bisa mencapai 57 persen.
“SKK Migas menargetkan 57 persen bisa diabsord, tapi harapan saya bisa lebih dari 57 persen apalagi di 2021 dengan kondisi harga minyak yang sudah mulai naik diharapkan kegiatan hulu migas bisa meningkat dan di industri terkait hulu migas juga terus bisa mensuplai kebutuhan untuk kegiatan hulu migas kita,” papar Mamit.
Ia juga mengimbau pemerintah dan regulator terkait pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas perlu melakukan monitoring secara lebih aktif demi mendorong realisasi program TKDN.
“Apalagi baru-baru ini Pertamina tersandung kasus impor pipa yang mengakibatkan salah satu petingginya harus dipecat langsung oleh Presiden Jokowi. Karena importasi pipa tersebut dinilai tidak mengindahkan semangat implementasi TKDN,” pungkasnya. (Red)
