Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Ketersediaan gas bumi dengan harga kompetitif menjadi salah satu faktor penting yang menentukan masa depan industri manufaktur nasional. Bukan sekadar sumber energi, gas bumi juga menjadi bahan baku dan bahan penolong bagi berbagai sektor industri, mulai dari pupuk, petrokimia, baja, keramik hingga kaca.
Di tengah tantangan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan daya saing industri, pemerintah dituntut mampu merumuskan kebijakan gas bumi yang tidak hanya menjamin pasokan, tetapi juga memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Kementerian Perindustrian melalui paparan bertajuk Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional yang disiapkan Direktorat Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, pada 19 November 2026.
Dalam paparan yang didapat dan dibaca ruangenergi.com, Kemenperin menekankan tiga arah utama kebijakan gas bumi untuk industri, yakni keandalan dan efisiensi pasokan utilitas, kebijakan harga dan struktur biaya energi, serta dekarbonisasi dan pengembangan industri hijau.
Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan beriringan agar industri nasional memperoleh kepastian pasokan, mampu mengendalikan biaya produksi, sekaligus beradaptasi dengan tuntutan transformasi industri berkelanjutan.
Besarnya peran gas bumi bagi manufaktur terlihat dari data pemanfaatan gas nasional hingga Agustus 2026 yang bersumber dari SKK Migas.
Dalam komposisi pemanfaatan tersebut, sektor industri menyerap 23,53 persen, menjadikannya salah satu pengguna terbesar gas bumi nasional. Pemanfaatan lainnya antara lain ekspor LNG sebesar 18,35 persen, domestik LNG 16,09 persen, kelistrikan 14,16 persen, pupuk 12,91 persen, dan ekspor gas pipa 8,85 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan gas bumi memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas manufaktur dan struktur perekonomian nasional.
Bagi industri kimia, misalnya, gas bumi bukan hanya dibutuhkan untuk menggerakkan mesin produksi, tetapi juga menjadi komponen penting dalam proses menghasilkan produk bernilai tambah.
Karena itu, gangguan pasokan maupun kenaikan harga gas dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi, keberlangsungan operasional, hingga daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Salah satu instrumen kebijakan yang mendapat perhatian adalah Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Program ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi, serta memastikan ketersediaan pasokan dengan harga yang wajar dan kompetitif.
Saat ini, kebijakan HGBT mencakup tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta sarung tangan karet.
Dalam paparan tersebut, Kemenperin juga menguraikan perkembangan kebijakan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.K/2026 yang ditetapkan pada 10 Juli 2026.
Kepmen tersebut berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2029, dengan evaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah penyesuaian volume gas hulu dan hilir agar lebih seimbang. Pemerintah mempertimbangkan kecukupan bagian negara, kemampuan pasokan dari sektor hulu, serta kebutuhan industri.
Melalui penyesuaian tersebut, volume gas yang dialokasikan kepada pengguna industri diharapkan sesuai dengan kemampuan pasokan yang tersedia.
Berdasarkan data dalam paparan Kemenperin, kebijakan HGBT mencakup 232 perusahaan dari tujuh sektor industri, termasuk 11 perusahaan baru.
Total volume gas yang dialokasikan mencapai 472 BBTUD, terdiri atas volume hilir sebesar 472 BBTUD dan volume hulu sebesar 472 BBTUD.
Untuk harga, sektor pupuk memperoleh kisaran 6,50–6,90 dolar AS per MMBTU. Sementara sektor petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet ditetapkan sebesar 7 dolar AS per MMBTU. Sektor keramik berada pada kisaran 7–7,03 dolar AS per MMBTU.
Keseimbangan antara kemampuan pasokan dan kebutuhan industri menjadi perhatian penting karena kebijakan harga murah tidak akan optimal apabila tidak ditopang ketersediaan gas yang memadai.
Manfaat kebijakan HGBT juga terlihat dari evaluasi implementasinya selama periode 2020–2025.
Berdasarkan evaluasi yang disampaikan melalui Surat Menteri Perindustrian Nomor S/55/M-IND/IV/2026 tanggal 29 April 2026, kebijakan HGBT memberikan dampak positif terhadap sektor industri dengan total nilai tambah mencapai Rp592,89 triliun.
Kontribusi tersebut terdiri atas peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,30 triliun, peningkatan investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.
Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan gas industri tidak semata-mata berkaitan dengan harga energi, tetapi juga memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
Peningkatan penjualan mencerminkan aktivitas usaha dan produksi industri. Sementara tambahan investasi memperlihatkan peran kepastian energi dalam menarik minat penanaman modal.
Khusus industri pupuk, penerapan harga gas tetap atau fixed price dinilai dapat meminimalkan risiko kenaikan harga pokok produksi akibat fluktuasi harga gas yang dipengaruhi pergerakan harga jual amonia dan urea internasional.
Meski memberikan kontribusi ekonomi yang besar, kebijakan gas industri masih menghadapi tantangan untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan daya saing manufaktur.
Kemenperin menempatkan keandalan pasokan sebagai prioritas. Ketersediaan dan kontinuitas gas harus sesuai kebutuhan industri, didukung penguatan infrastruktur serta fleksibilitas pasokan.
Pada saat bersamaan, kebijakan harga harus kompetitif dan terukur agar perusahaan memperoleh kepastian biaya dalam menyusun strategi produksi maupun investasi jangka panjang.
Aspek lainnya adalah dekarbonisasi. Efisiensi pemanfaatan energi, pengurangan emisi, dan penerapan standar industri hijau perlu didorong melalui proses transisi yang realistis dan berkelanjutan.
Dengan demikian, arah kebijakan gas bumi nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan energi jangka pendek.
Gas bumi perlu dikelola sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya saing manufaktur Indonesia.
Tantangannya adalah memastikan keseimbangan kepentingan antara sektor hulu sebagai penyedia gas, pemerintah sebagai regulator, dan industri sebagai pengguna.
Sebab, bagi industri manufaktur, kepastian pasokan dan harga gas bukan sekadar persoalan utilitas. Keduanya merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan investasi dan kemandirian industri nasional.

