Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com – Pemerintah mulai mengambil langkah agresif untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) kini menyiapkan terobosan baru dengan mengalokasikan pendanaan langsung dari APBN untuk membiayai studi eksplorasi migas.
Langkah ini menjadi perubahan besar dalam pola pengembangan sektor hulu migas. Jika sebelumnya seluruh aktivitas studi eksplorasi sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha, kini pemerintah ikut turun tangan secara langsung melalui dukungan pembiayaan negara.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat penemuan cadangan migas baru sekaligus memperluas portofolio blok eksplorasi nasional.
“Salah satu yang penting juga adalah Pemerintah sekarang menganggarkan dari APBN alokasi untuk studi eksplorasi. Kalau dulu, ini hanya Badan Usaha yang melakukan. Tapi di masanya Bapak Menteri Pak Bahlil ini, bukan hanya Badan Usaha, tapi Pemerintah menginisiasi. Dan ada tambahan blok-blok baru banyak dari proses pendanaan negara ini,” ujar Laode, dikutip dari website MIGAS.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan reformasi besar pada skema fiskal untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jika sebelumnya pola bagi hasil migas cenderung kaku—yakni minyak 85:15 dan gas 70:30—kini pemerintah menawarkan skema yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai tingkat risiko lapangan.
Dalam skema baru tersebut, porsi bagi hasil untuk KKKS dapat meningkat hingga 40% sampai 50%, sebuah insentif yang dinilai akan menjadi magnet baru bagi investor global untuk masuk lebih agresif ke sektor hulu migas Indonesia.
Laode menyebut, optimisme pemerintah terhadap target produksi migas nasional juga semakin kuat dengan adanya 118 area blok migas potensial yang sedang dikembangkan. Sejumlah penemuan besar mulai memperlihatkan prospek cerah, termasuk di Blok Geliga dan Blok Gula yang diperkirakan menyimpan cadangan jumbo hingga 7 TCF.
Menurutnya, pemerintah kini terus mengawal percepatan proyek-proyek strategis agar dapat segera onstream, termasuk lapangan yang memiliki kandungan kondensat untuk menambah pasokan minyak nasional.
Di sisi hilir, penguatan juga dilakukan melalui optimalisasi kilang nasional lewat proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan serta implementasi program biodiesel B50. Dengan kombinasi dua langkah ini, Indonesia diproyeksikan bisa mengalami surplus produksi solar dalam beberapa tahun mendatang.
Artinya, ketergantungan impor solar yang selama ini menjadi beban neraca energi nasional berpotensi berakhir.
“Melalui kombinasi kebijakan taktis jangka pendek hingga pengembangan hulu jangka panjang ini, diharapkan dapat membangun fondasi sistem energi nasional yang kokoh. Pemerintah tidak hanya merespons gangguan global secara reaktif, tetapi juga membangun sistem energi nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Laode.
