BPH Migas

Gelar Sosialisasi Capaian Kinerja 2020, BPH Pastikan Penyaluran BBM Menunjang Kegiatan Daerah

Malang, Ruangenergi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020.

Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, kemarin, dan dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam; Sekretaris BPH Migas, Bambang Utoro; dan Executive General Manager MOR Jatimbalinus PT. Pertamina (Persero), C.Damar Sasongko; sebagai narasumber.

Sekretaris Komite BPH Migas, Bambang Utoro, menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan kegiatan hilir minyak dan gas bumi tersebut.

Ia menambahkan, BPH Migas merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan pendistribusian BBM dan jaringan Gas Bumi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Kami senantiasa memastikan agar BBM untuk menunjang kegiatan setiap daerah, termasuk Malang dapat tersedia, dan kuota yang diberikan oleh BPH Migas dapat tercukupi,” ungkapnya (11/10).

Menurutnya, BPH Migas akan selalu menjaga pendistribusian BBM khususnya JBT ke seluruh wilayah di Indonesia terjamin walaupun adanya pandemi Covid–19 bukanlah suatu penghalang, tentu dengan menjaga protokol kesehatan.

Guna mengontrol agar pendistribusian akurat, lanjutnya, BPH Migas sekarang sedang ikhtiar memaksimalkan penerapan IT Nozzle di setiap SPBU. Untuk itu, BPH Migas memerlukan data akurat guna memverifikasi kebutuhan BBM secara nasional.

Ia mengemukakan, bahwa kewenangan BPH Migas terkait pengaturan dan pengawasan gas bumi adalah yang melalui jaringan pipa, tidak termasuk yang menggunakan tabung.

Untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), BPH Migas mensosialisasikan siapa konsumen yang bisa membeli serta di mana bisa membeli JBT tersebut.

“Kuota JBT/BBM subsidi tahun 2020 untuk Kota Malang sebesar 33.909 KL dan realisasinya hingga bulan Agustus 2020 (September belum terverifikasi) sebesar 18.264 KL atau 54 %. Untuk JBKP premium kuota 2020 sebesar 22.072 KL, realisasi sampai dengan Juni ( Juli – September belum terverifikasi) sebesar 10.840 KL, atau 49 %, dari 16 SPBU Pertamina,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Malang kuota JBT solar 2020 sebesar 102.733 KL, realisasi sampai dengan Agustus 2020 (September belum terverifikasi) sebesar 75.637 KL, atau 74 %, sedangkan JBKP kuota 2020 sebesar 79.900 KL, realisasi sd juli (Agustus – September belum terverifikasi) 44.304 KL, atau 55 %, dari 45 SPBU dan 1 SPBN.

“Kami terus melakukan pengawasan agar BBM subsidi ini tepat sasaran dan tidak terjadi over kuota hingga akhir tahun,” papar Bambang.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, menjelaskan, bahwa tugas DPR RI adalah fungsi pengawasan.

Terlebih lagi Jatim merupakan wilayah Dapilnya. Sehingga ia memastikan penyaluran BBM di wilayah Jatim tepat sasaran.

Ia menambahkan, Malang merupakan kota yang maju, yang ditunjang oleh 5 (lima) perguruan tinggi negeri di, terbanyak di Indonesia, harapannya akan mendapatkan banyak masukan positif di kota ini.

DPR RI bersama BPH Migas bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki keterkaitan.

“Khusus BPH Migas adalah lembaga negara yang independent, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, karena itu tugasnya khusus, maka komite dipilih oleh DPR dari kalangan profesional,” bebernya.

Lebih jauh, ia menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM tengah mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yang meliputi energi surya, bioenergi (termasuk energi sampah), energi panas bumi, energi air, dan energi angin.

BACA JUGA  Sebanyak 400 Petani di Cianjur Terima Bantuan Paket Mesin Pompa Air

Perihal telah terbangunnya jaringan pipa gas Gresik – Semarang yang tentu strategis, hal ini memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendistribusian terlebuh lagi jika pipa tersebut sampai ke wilayah Jatim.

Sementara, salah satu peserta sosialisasi berharap jaringan gas untuk rumah yang sudah ada di Pantura jatim dapat sampai ke Malang.

Menanggapi harapan peserta tersebut, Ridwan Hisjam sangat mendukung agar pipa gas bisa sampai ke Malang Raya.

Dikatakan olehnya, selain lebih aman dan suplainya terjamin, harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil melalui jaringan pipa yang ditetapkan BPH Migas harganya jauh lebih murah dari pada harga pasar gas elpiji 3kg dan 12 kg.

“Sebelum adanya jaringan pipa transmisi, dapat dilakukan dengan menggunakan ISO Tank,” usulnya.

Selesaikan Tugas Pemerintah

Executive General Manager Pertamina MOR Jatimbalinus, Damar Sasongko, mengemukakan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan, bahwa Pertamina mendapat penugasan dari BPH Migas untuk menyalurkan JBT (solar subsidi) dan JBKP (Premium) penugasan sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas.

Khusus untuk LPG tabung, penugasan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.

“Tentu kewajiban kami adalah menjaga agar tercukupi kebutuhan dan jangan over kuota, serta tepat sasarannya,” bebernya.

Menurutnya, mekanisme pemenuhan kebutuhan dari kilang diolah dikirim dengan kapal kemudian ke Depot, selanjutnya disalurkan ke SPBU, kebutuhan sesuai delivery order, juga untuk Sub Penyalur maupun Pertashop.

Ia menambahkan, penjualan di awal tahun 2020 di Jatim mengalami penurunan, faktor utama dikarenakan pandemi.

Sementara, terkait JBT solar dan JBKP premium, menurutnya masih cukup terkontrol kuotanya, bahkan di bawah karena Pandemi Covid-19.

Secara umum di Jatim realisasi penyaluran BBM berkurang, baik BBM umum, Solar maupun Premium.

Saat ini, sesuai instruksi BPH Migas sedang diterapkan IT Nozzle, sehingga pembeli tercatat nomor polisi, untuk kemudian bisa terkontrol nantinya. Selain itu, lanjutnya, untuk menjamin ketersediaan BBM, saat ini sedang digalakkan pendirian Sub Penyalur dan Pertashop untuk daerah yang jauh atau belum terdapat penyalur.

“Masih banyak lokasi di Jatim yang belum terpenuhi outlet BBM yang resmi (Sub Penyalur dan Pertashop) yang memungkinkan untuk dikembangkan, dan ini terbuka untuk masyarakat dunia usaha, tinggal penuhi persyaratannya,” katanya.

Terkait LPG tabung, ungkapnya, khusus untuk tabung melon 3 kg, over kuota dikarenakan masih banyaknya belum tepat sasaran, masyarakat yang tidak berhak yang perlu disadarkan, juga konversi dari BBM ke LPG yang belum akurat terdata.

Sebagai informasi, sosialisasi ini berlangsung cukup optimal, terbukti respons peserta sedemikian antusias untuk mendalami dan memahami lebih jauh.

“Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 350 peserta, diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini diharapkan untuk masyarakat luas lebih mengenal tugas dan fungsi BPH Migas dan mendukung agar pendistribusian bahan bakar minyak khususnya BBM subsidi dapat tepat sasaran,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *