pipa rekin

Ini Dia Kata Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini Tentang Mundurnya Rekind di Cisem

Jakarta,RuangEnergi.com-Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan dapat dimaklumi Rekind mundur dari rencana membangun pipa gas Cirebon-Semarang.

Karena PT Rekayasa Industri (Rekind) adalah BUMN, yang kini semua BUMN harus melakukan efisiensi dan evaluasi keekonomian dari setiap proyeknya dengan matang dan bertanggung jawab, karena pada akhir tahun harus membukukan keuntungan dan membayar pajak serta dividen kepada pemerintah layaknya perusahaan pada umumnya.

Sementara dengan toll-fee pengaliran gas, yang ditetapkan pemerintah, mungkin setelah dihitung dengan parameter keekonomian menjadi tidak layak dikembangkan, misalnya ROR yang terlalu rendah dibawah 15 persen atau BEP yang terlalu lama, atau NPV yang sangat kecil atau malah negatif. Tentu sebagai BUMN yang harus untung akan memutuskan untuk melepas proyek tersebut.

rudi rubiandini

“Dari grand skenario energi nasional, tentu kehadiran pipa gas tersebut sangatlah strategis, bahkan kebutuhan yang mendesak, karena upaya meningkatkan pertambahan produksi di sisi hulu atau pengalihan LNG dari Tangguh dan Kaltim yang selama ini diekspor bisa dialihkan ke dalam negeri, atau Impor LNG sekalipun, akan menjadi kurang efektif bila infrastruktur di bagian hilirnya tidak disiapkan dengan benar,” kata Rudi Rubiandini kepada ruangenergi.com,Sabtu (10/10/2020) di Jakarta.

Pemerintah Bertanggung Jawab

Maka,lanjut Rudi, tentunya pemerintah paling bertanggung jawab dalam membangun jaringan pipa gas Cirebon-Semarang, sehingga terjadi koneksi jaringan yang tuntas dari sumatera sampai ujung pulau jawa yang melewati berbagai kawasan industri yang strategis, sehingga kemajuan ekonomi terdukung oleh tersedianya sumber energi yang siap pakai.

BACA JUGA  BPH Migas: BU Penugasan Wajib Kendalikan Penyaluran BBM

Seperti halnya kecenderungan membangun jalan toll yang dibiayai swasta, pemerintah terlepas atau terbantu untuk tidak membangun jalan provinsi yg baik dan bertambah handal, karena sudah ada Toll berbayar yang menanggungnya, hal ini kesalahan yang jangan sampai terjadi pada sisi energi.

Bahwa kehadiran pemerintah tetap harus ada dalam bertanggungjawab menyiapkan infrstrukur untuk kemajuan ekonomi, termasuk pipa gas, oleh karena itu tidak bisa dibebankan hanya pada BUMN atau swasta murni, apalagi harga sewanya ditentukan sepihak oleh pemerintah. Bagaikan kuda diharapkan maju menarik dokar sementara buntutnya dipegang terus.

“Oleh karena itu solusinya adalah pemerintah masuk sebagian membiayai infrastruktur gas tsb atau biaya semuanya dari BUMN atau swasta tetapi harga sesuai nilai keekonomiannya.Semoga memberi manfaat,” pungkas Rudi.

Terpisah,Kepala Bph Migas M.Fansurullah Asa mengatakan masalah mundurnya Rekind dari pipa gas transmisi Cirebon-Semarang akan dibahas pada sidang Komite BPH Migas.

“Akan dibahas di rapat komite,”ungkap Ifan,sapaan akrab Kepala Bph Migas M.Fansurullah Asa kepada ruangenergi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *