Jakarta,RuangEnergi.com–Indonesia Petroleum Association bersyukur tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama (K3S) minyak dan gas yang menjadi anggota asosiasi tersebut.
Meski sebelumnya beredar kabar bahwa banyak perusahaan minyak dan gas di dunia melakukan PHK terhadap tenaga kerja perminyakan pada perusahaan tersebut.
“Belum dengar soal ada yah soal PHK. Puji Tuhan, di Indonesia soal itu masih bisa kita tangani,” kata Direktur Executive IPA Marjolijn Wajong kepada ruangenergi.com,Jumat (25/9/2020) di Jakarta.
Kesempatan Kepada Investor
Sementara itu,Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, memberikan kesempatan bagi investor untuk memilih bentuk kerja sama yaitu cost recovery atau gross split.
Untuk lapangan migas baru, mayoritas investor memilih kontrak kerja sama cost recovery.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam diskusi di stasiun televisi swasta,Rabu (24/9) malam, kecenderungan pemilihan bentuk kontrak cost recovery dalam pengembangan lapangan migas baru merupakan hasil diskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Jadi kita rasakan dengan kebijakan gross split kemarin, memang animo (investor) agak berkurang dan kita dengarkan (masukannya). Kita panggil para pelaku bisnis migas ini, apa sih yang menjadi masalahnya. Jadi memang mereka menyampaikan kalau gross split (lebih tepat) untuk lapangan yang sudah dikerjakan karena sudah bisa menaksir (biaya). Tapi di sisi lain, gross split mensimplifikasi proses dibandingkan cost recovery. Untuk lapangan baru, para pelaku bisnis migas lebih prefer ke cost recovery,” pungkas Arifin.
Reaksi IPA
Menanggapi berita di atas,IPA,jelas Meity, sapaan akrab Marjolijn Wajong, semua yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif itu merupakan input dari investor migas.
“Tidak ada comment sebab yg beliau katakan ya memang input dari investor migas,”tegasnya.
