Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, mengungkapkan bahwa sebagai pemerintah pihaknya melakukan pengawasan terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara berkala.
Sementara, dengan PT PLN (Persero), Ditjen Minerba melakukan secara rutin rapat bulanan, karena kebutuhan batubara untuk PLN harus dijamin, sehingga tidak mengalami kendala dalam hal pasokan listrik.
“Berdasar rapat bulanan tersebut dsn diskusi yang produktif dengan PLN kami mengusulkan beberapa hal, antar lain, salah satunya kami menyampaikan kepada PLN untuk mempertimbangkan kontrak batubara jangka panjang, bukan spot,” jelas Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, (15/11).
Selain itu, lanjutnya, Kementerian ESDM mengusulkan kepada PLN untuk membeli langsung batubara dari perusahaan tambang, alias bukan melalui trader.
“Kemudian, penataan stok di PLN agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita mengalami kondisi-kondisi kritis seperti beberapa waktu lalu terjadi,” paparnya.
Terkait dengan spesifikasi batubara, Pemerintah menyarankan agar sesuai dengan spesifikasi ketika waktu dibangun PLTU.
“Lalu, menyarankan kepada PLN untuk menata pembayaran PLN cukup produktif dan sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan terkait realisasi DMO sampai Oktober 2021, di antaranya :
Terdapat 85 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 25% dari rencana produksi 2021.
“Terdapat 19 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 20-25% dari rencana produksi 2021. Terdapat 19 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 15-25% dari rencana produksi 2021,” imbuhnya.
Selanjutnya, terdapat 489 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar kurang dari 15% dari rencana produksi 2021.
“Kami akan melakukan finalisasi data DMO per perusahaan sampai dengan Oktober 2021 melalui rekonsiliasi dengan perusahaan pada Minggu ketiga November 2021. Jadi kami akan berbicara dengan mereka mengingat kewajiban-kewajibannya serta mempercepat upaya pemenuhan kewajiban ini,” tutupnya.
