Ridwan Djamaluddin

Kementerian ESDM Gelar Diskusi Publik Kebijakan Minerba UU No 3/2020

Jakarta, Ruangenergi.com – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, akan mengadakan diskusi secara virtual.

Di mana, dalam diskusi tersebut pemerintah akan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik terkait Perizinan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan serta Verifikasi Teknis Kegiatan Produksi, Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara kepada masyarakat.

Acara dilakukan secara online atau virtual, mengingat situasi yang sedang Pandemi akibat Covid-19.

Sosialisasi dan konsultasi publik ini akan dilaksanakan pada Kamis 29 Juli 2021, Pukul 13:00 WIB – selesai, melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube MinerbaTV.

Adapun yang akan menjadi Keynote Speaker dalam acara tersebut yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin.

BACA JUGA  Pemerintah Perpanjang Subsidi Listrik Hingga Desember 2020

Pemerintah juga mengundang pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor Minerba tersebut, di antaranya :

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam.

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara.

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batuan.

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Kontrak Karya (KK).

-Para Direksi/Pengurus Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

-Para Pemegang Izin Pertambangan Rakyat.

Selain itu, Pemerintah juga mengundang kementerian/Lembaga :

-Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

-Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah Kementerian Investasi/BKPM.

-Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM.

– Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Kementerian Investasi/BKPM.

-Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *