Wakil Ketua Komisi VII DPR

Komisi VII Gelar RDP Dengan BPH Migas

Jakarta, Ruangenergi.comKomisi VII DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ramson Siagian bertindak sebagai Pimpinan Rapat tersebut.

Dalam paparannya, Kepala BPH Migas, M. Fansrullah Asa, mengatakan, program digitalisasi SPBU merupakan program BPH Migas dengan melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Hal tersebut berdasarkan penugasan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen di seluruh SPBU Pertamina yang menyalurkan JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan),” kata Ifan sapaan akrab kepala BPH Migas di ruang sidang Komisi VII DPR, (27/01).

Kepala BPH Migas

Ia menambahkan, yang mana program tersebut telah dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian sebanyak 5518 SPBU.

Sebanyak 5.471 SPBU atau sebesar (99,15%) telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge). Yang dimaksud ATG yakni pemasangan sistem atau fasilitas pengukuran atau pencatatan volume BBM pada tangki penyimpanan SPBU menggunakan informasi digital.

Ia melanjutkan, sebanyak 5.448 SPBU atau 98,73% telah terpasang EDC (Electronic Data Capture) dan dapat melakukan pembayaran berbasis aplikasi (Link Aja). Kemudian, sebanyak 3.821 SPBU atau sekitar 69,25% sudah menerapkan pencatatan nomor polisi kendaraan melalui EDC.

Lalu, sebanyak 5.147 SPBU (93,28%) telah terdigitalisasi status BAST. BAST yang dimaksud yaitu PT Pertamina dan PT Telkom sepakat sudah selesai terdigitalisasi atau sudah serah terima hasil pekerjaan pada SPBU.

Jumlah SPBU yang telah final selesai, yaitu terintegrasi dengan pusat data, sehingga data dapat ditampilkan melalui Dasboard Transaksi Digitalisasi SPBU.

“Kemudian sebanyak 3.998 SPBU (72,27%) telah terdigitalisasi pada dasboard. Lalu belum ada satupun SPBU yang telah memasang CCTV Analytic,” imbuhnya.

Sementara, ia melanjutkan, terkait kepatuhan SPBU dalam pencatatan nopol kendaraan tercatat sekitar 80% SPBU mematuhi pencatatan terhadap pengisian JBT jenis Solar, kemudian untuk yang JBPB jenis Premium sebesar 24%.

Ifan kembali mengatakan, soft launching Dashboard Digitalisasi SPBU telah dilakukan pada 7 Desember 2020, dengan poin utama kegiatan meliputi : Pertama, penyelesaian Program Digitalisasi SPBU pada 1 Januari 2021.

Kedua, Peragaan (demo) Dashboard Digitalisasi SPBU yang menampilkan informasi secara detail, maupun summary berupa profil SPBU, jumlah transaksi, transaksi tidak wajar di atas 200 liter, serta pencatatan nopol kendaraan konsumen secara real time untuk transaksi Biosolar di SPBU seluruh Indonesia.

Kemudian lanjut Ifan, pada 29 Desember 2020, Menteri ESDM melakukan peresmian Dashboard Digitalisasi SPBU di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia.

BACA JUGA  Kementerian ESDM Tindak Lanjut UU Cipta Kerja di Sektor ESDM

Kepala BPH Migas

Kendala Program Digitalisasi SPBU

Kepala BPH Migas, mengungkapkan terdapat beberapa kendala yang dihadapinya dalam melakukan digitalisasi SPBU, di antaranya :

Pertama, Delay waktu, antara delay waktu pada saat instalasi perangkat IT yang sudah selesai proses integrasi IT, memerlukan approval dari kantor pusat Pertamina.

Kedua, Resistensi, adanya resistensi atau penolakan pengusaha (pemilik SPBU) untuk dilaksanakan digitalisasi SPBU.

Ketiga, perbedaan spesifikasi tanki timbun, adanya perbedaan yang cukup tinggi pada tutup tanki timbun yang menyebabkan perlunya penyesuaian perangkat ATG saat instalasi.

Keempat, Nozzle, pasalnya tidak semua Nozzle aktif untuk merekam penjualan BBM.

Terkait dengan Program BBM 1 Harga, Ifan menjelaskan, dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

1. Penugasan P3JBT dan P3JBKP kepada Badan Usaha.

2. Pengaturan, Pengawasan, dan Verifikasi terhadap pendistribusian JBT dan JBKP di lokasi tertentu.

Tercatat dari 2017- 31 Desember 2020 realisasi program BBM Satu Harga mencapai 253 penyalur, di mana sebanyak 243 dimiliki oleh Pertamina, dan 10 lainnya dimiliki oleh PT AKR.

Adapun sebaran lokasi penyaluran program BBM Satu Harga yakni, 46 penyalur berada di Sumatera; 52 penyalur berada di Kalimantan; 22 penyalur berada di Sulawesi; 90 penyalur berada di Maluku dan Papua; 38 penyalur berada di Nusa Tenggara; 2 penyalur berada di Bali; dan 3 penyalur berada di Jawa dan Madura.

Pada tahun 2017-2019 telah berhasil dibangun sebanyak 170 penyalur BBM Satu Harga. Di mana pada 2017 sebanyak 57 penyalur berhasil dibangun (54 penyalur oleh Pertamina dan 3 penyalur oleh AKR); pada 2018 sebanyak 73 penyalur berhasil dibangun (67 penyalur oleh Pertamina dan 6 penyalur oleh AKR);kemudian pada 2019 berhasil dibangun sebanyak 40 penyalur (39 penyalur oleh Pertamina dan 1 penyalur oleh AKR).

Sementara, pada periode 2020-2024, pemerintah menargetkan dapat membangun sebanyak 330 penyalur. Di 2020 pemerintah berhasil melakukan pembangunan 83 penyalur BBM satu harga, yang mana seluruhnya dibangun di SPBU Pertamina.

Kemudian, 2021 akan dibangun sebanyak 76 penyalur, dengan rincian sebanyak 43 penyalur akan dilakukan pembangunan, lalu 21 penyalur melalui perizinan Pemda (Pemerintah Daerah), 8 penyalur melalui evaluasi PT Pertamina;  sedangkan 4 penyalur belum memiliki Mitra.

Kemudian, di 2022 pemerintah menargetkan akan membangun 72 penyalur); 2023 (56 penyalur); dan 2024 (43 penyalur).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *