Memalukan, Orang Kaya Pakai Tabung Melon!


Jakarta, Ruangenergi.com – Gas elpiji 3 kilogram yang diperuntukkan untuk kelompok miskin hingga hari ini masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Akibatnya, kuota gas elpiji 3 kg sering habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan dan menyebabkan kelompok yang berhak dirugikan. 

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai bahwa kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg merupakan permasalahan klasik yang selalu timbul di setiap tahunnya. Ini terjadi karena gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu. 

Seharusnya, kata dia, masyarakat mampu tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin. “Biasanya, kelangkaan akibat tidak adanya pembatasan distribusi. Masyarakat mampu masih banyak yang kedapatan menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram,” kataMamit kepada media di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

“Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi yang masih besar. Apalagi disaat banyak kegiatan di rumah seperti saat ini, kebutuhan penggunaan LPG mengalami peningkatan,” tambah dia.

Mamit berharap, kelompok masyarakat mampu tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram karena merugikan kelompok masyarakat lain serta para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. “Sebab jika  masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji 3 kilogram, bisa dipastikan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas akan jebol dan ujung-ujungnya justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara,” tukasnya.

“Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK,” tambah Mamit.

BACA JUGA  Beli BBM dari Pertamina, Industri Hulu Migas Hemat Rp 3,4 T

Namun ia berharap masyarakat tidak panik karena Pertamina juga selalu bergerak cepat jika terjadi kelangkaan. Meski begitu, ia mendorong masyarakat untuk beralih ke produk-produk gas lain milik Pertamina terutama nonsubsidi.

“Pertamina saya kira pasti sigap dengan menambah pasokan dan melakukan operasi pasar untuk daerah yang terjadi kelangkaan sampai kondisi normal kembali. Pertamina juga akan terus memastikan ketersediaan produk di agen dan pangkalan LPG, sebagai penyalur resmi Pertamina,” paparnya.

Mamit juga menyampaikan agar Pertamina bisa memanfaatkan agen sebagai penyalur resmi saat mengadakan operasi pasar. ”Agen ini pasti mempunyai gudang, jadi operasi pasar yang dilakukan oleh Pertamina dilakukan di gudang-gudang milik agen. Batasi 1 orang hanya berhak dengan 1 tabung LPG 3 kilogram, bahkan jika bisa mereka menunjukan KTP agar tidak dobel-dobel dalam 1 kepala keluarga,” jelas Mamit.

Lebih jauh ia menyebutkan bahwa jika beban subsidi naik terus, maka hal itu akan menyebabkan beban keuangan negara terganggu. Apalagi, ditambah saat ini 70% elpiji masih impor. Jika subsidi terus, defisit transaksi berjalan akan makin tinggi.

”Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg yang salah satunya adalah dengan distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya benar sehingga tepat sasaran dan jangan sampai ada kesalahan data. Salah satu kelemahan kita adalah akurasi data,” pungkas Mamit.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *