Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah memang tengah gencar menggenjot pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan EBT sebesar 23% hingga 2025 mendatang.
Akan tetapi, dalam perkembangan dan pembangunannya hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan atau “Bim Salabim langsung jadi”.
Pembangkit listrik EBT yakni, PLTM (pembangkit listrik tenaga minihidro); PLTS (pembangkit listrik tenaga Surya); PLTA (pembangkit listrik tenaga air); PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi); PLTBayu (pembangkit listrik tenaga angin); serta pembangkit listrik EBT lainnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dalam sambutan Digital Indonesia International,
Ia mengungkapkan bahwa pengembangan PLTP untuk menjadi energi baru terbarukan tidaklah mudah di Indonesia.
Padahal geothermal, kata Menteri ESDM, bisa membantu mengejar target bauran energi melalui pembangunan Pembangkit listrik tenaga panas bumi.
“Ada beberapa permasalahan pengembangan energi panas bumi di Indonesia yang belum maksimal. Mulai dari masalah ekonomi, sosial dan permasalahan teknis lainnya.
“Cost pengembangan geothermal di Indonesia relatif tinggi. Bukan hanya jika dibandingkan dengan negara lain, tapi juga dibandingkan dengan jenis energi”.
Permasalahan yang membuat biaya dari pengembangan panas bumi menjadi mahal semakin mempersulit industri panas bumi untuk bersaing dengan energi baru terbarukan yang lain.
Lebih jauh, Arifin mengungkapkan, pemerintah tengah menaruh perhatian khusus untuk industri panas bumi.
“Pemerintah tengah mempersiapkan inovasi kebijakan terkait energi panas bumi,” tandasnya.
