Jakarta, Ruangenergi.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa selama ini memang PT Pertamina (Persero) mendapat pasokan crude yang dihasilkan oleh para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk keperluan kilangnya.
“Khusus untuk crude yang dihasilkan oleh ExxonMobil ini kualitasnya bagus dan itu mempunyai nilai jual yang lebih baik. Sedangkan kilang Pertamina tidak membutuhkan spesifikasi crude yang sedemikian tinggi, sehingga apabila dipaksakan biaya produksinya akan mahal,” jelas Arifin di sela-sela konferensi pers secara virtual, (09/06)
Menurutnya, dengan ExxonMobil memberikan harga yang lebih baik, otomatis pendapatan negara juga meningkat.
Sementara, disisi lain Pertamina juga bisa mengoptimalkan kilang dengan menghasilkan produk-produk yang disesuaikan, sehingga bisa menghasilkan biaya produksi yang lebih kompetitif.
Terkait pemberian insentif, Pemerintah juga telah mengusulkan kepada KKKS untuk bisa meningkatkan produksinya Dengar insentif yang lebih menarik.
“Kita perlu memberikan perhatian (kepada KKKS) terhadap insentif-insentif ini. Terutama untuk eksisting sumur-sumur kita yang sudah lama dieksploitasi, tentu saja makin berkurang dan ongkosnya (biaya) makin mahal untuk bisa di produksi kembali. Ini memang perlu kita proyeksikan sehingga bisa memberikan motivasi untuk bisa meningkatkan produksinya,” papar Arifin.
“Sederhananya kalau kinerja produksinya bagus kita berikan penghargaan berupa motivasi. Motivasi itu berupa insentif yang lebih menarik,” imbuhnya.
Transisi Energi
Ia mengatakan, para perusahaan hulu migas saat ini cenderung mengalokasikan Capex (Capital Expenditure) ke arah energi baru terbarukan.
Meski proses transisi ini masih berlangsung, akan tetapi invetasi hulu migas tidak serta merta harus hilang begitu saja.
“Untuk itu, Indonesia merupakan salah satu lokasi di dunia yang menarik untuk investasi di sektor hulu migas. Maka dari itu, kita harus bisa membuka showroom yang lebih menarik untuk bisa menggaet investor,” bebernya.
“Mungkin kita akan berikan suatu kebijakan fiscal yang lebih menarik, kemudian insentif, dan data. Data itu harus kita siapkan terlebih dahulu, sehingga saat investor datang mereka bisa langsung tertarik.
Akan tetapi, kata Arifin, yang paling penting adalah proses perizinan. Ia meminta agar proses perizinan jangan sampai perizinan ini berlarut-larut (berkepanjangan).
“Kita sedang upayakan untuk bisa memangkas proses perizinan, jangan sampai ada lagi 100 izin harus dilewati, nah itu bisa keluar setahun, ongkos mahal dan akan bikin investor frustasi. Itu lah PR yang harus kita kerjakan dengan cepat,” tegas Arifin.
Terkait dengan data, Arifin mengemukakan, saat ini Pemerintah telah mengambil inisiatif dalam program Geo Survei yang berlokasi di Jambi Merang.
“Pemeritah sudah melakukan survei puluhan ribu kilometer, dan datanya akan segera di proses, sehingga bisa dibuka dan dipaparkan kepada para kontraktor hulu migas yang akan berinvestasi di Indonesia,” tutupnya.
