Jakarta, ruangenergi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan arah kebijakan anggaran Tahun 2027 dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dari total pagu indikatif yang telah disepakati bersama Komisi XII DPR RI, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk program yang berdampak langsung pada peningkatan akses dan layanan energi bagi masyarakat.
Dalam rapat kerja terkait Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 yang berlangsung di Jakarta, pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM sebesar Rp27.335.640.478.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun dialokasikan untuk berbagai program pro-rakyat, sementara porsi untuk kebutuhan operasional kementerian hanya sekitar 13 persen.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa fokus penggunaan anggaran diarahkan pada program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Jadi hanya 13 persen dari pagu anggaran Kementerian ESDM yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Berbagai program prioritas telah disiapkan untuk mendukung agenda tersebut. Di antaranya adalah program converter kit untuk petani dengan alokasi anggaran sebesar Rp158,50 miliar, pembangunan pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) senilai Rp3.948,16 miliar, serta pengembangan jaringan gas kota (jargas) yang memperoleh dukungan anggaran Rp5.212,62 miliar.
Menurut Bahlil, pembangunan pipa gas Dusem memiliki peran strategis karena akan menghubungkan wilayah surplus gas dengan daerah yang membutuhkan pasokan energi, khususnya antara Pulau Sumatera dan Jawa. Sementara program jargas diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG melalui pemanfaatan gas bumi yang lebih efisien.
Selain sektor gas bumi, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pemerataan akses listrik. Pada Tahun Anggaran 2027, program listrik desa (lisdes) mendapatkan alokasi sebesar Rp9,746 triliun, sedangkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu memperoleh dukungan anggaran Rp520 miliar.
Melalui kedua program tersebut, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan layanan listrik di berbagai wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses energi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah.
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur transmisi gas nasional. Untuk tahun 2027, proyek pipa transmisi gas Semarang–Solo dialokasikan anggaran sebesar Rp702,38 miliar, sedangkan proyek pipa transmisi gas Cirebon–Bandung memperoleh alokasi Rp577,56 miliar. Kedua proyek yang dikerjakan secara multiyears tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan distribusi gas nasional dan meningkatkan keandalan pasokan energi lintas wilayah.
Di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), Kementerian ESDM turut mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program transisi energi. Program motor listrik mendapat dukungan dana sebesar Rp635,2 miliar, program kompor listrik sebesar Rp815,6 miliar, serta pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar Rp58,58 miliar.
Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan kompor listrik merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap LPG.
“Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” katanya.
Melalui komposisi anggaran yang lebih berorientasi pada pelayanan publik tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memastikan akses energi yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
