PGN Jargas

Pembangunan Jargas, Pemda Dukung Skema KPBU

Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak 4 juta Sambungan Rumah tangga (SR).

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudho Dwinanda Priaadi, mengatakan, skema ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG (Liquifed Potreleum Gas).

“Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu maka dilakukan diversifikasi energi melalui jargas KPBU ini,” jelas Yudho, dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas (08/10).

Sementara, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso, menambahkan, sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan

Pihaknya mencatat, pada tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp24,94 triliun, angka tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp38,76 triliun, dan pada tahun 2018 sebesar Rp58,14 triliun. Sedangkan, pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp54,15 trilliun.

“Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas,” bebernya.

Dukungan Pemda

Rencana ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda), salah satu dukungan datang dari Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan.

“Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use,” ungkap Pejabat Sementara Walikota Batam, Syamsul Bahrum.

Menurutnya, pengembangan jargas di kota Batam sangat cocok karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.

“Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga,” imbuhnya.

Ia menambahkan, agar pembangunan jargas tidak tambal sulam, sebaiknya dilakukan pemetaan perumahan yang sedang dibangun dan akan dibangun.

“Setelah pemetaan rampung, tugas berikutnya adalah meyakinkan masyarakat agar mau memasang jargas di rumahnya,” paparnya.

Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Batam adalah 307.749 SR dengan estimasi total biaya adalah Rp 2,37 triliun atau setara dengan Rp 7,72 juta per sambungan rumah.

BACA JUGA  Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Bebas Korupsi

Jargas dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Untuk Kota Batam, jargas yang telah dibangun dengan dana APBN sebanyak 4.001 SR dan pembangunan oleh PT PGN sebanyak 795 SR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *