Prinsip 5K Kementerian ESDM, Jaga Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Listrik

Jakarta, Ruangenergi.com – di Tengah masa pandemi Covid-19, pemenuhan kebutuhan energi listrik menjadi salah satu sorotan pemerintah.

Untuk, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memegang prinsip 5 K Guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi listrik di masyarakat.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengungkapkan prinsip 5 K yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan dalam mengimplementasikan kebijakan di program ketenagalistrikan. Ini akan dimaksimalkan dalam menjalankan kebijakan ketenagalistrikan di masa pandemi dimana kehadiran wabah ini cukup memukul beban keuangan (cashflow) milik Perusahaan Listrik Negara lantaran ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan dengan biaya operasional.

“Dalam mewujudkan prinsip kecukupan, pemerintah berupaya mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional, diantaranya memastikan program 35.000 MW dapat berjalan. Pada prinsip keandalan punya keterkaitan erat dengan kualitas penyediaan listrik dengan memanfaatkan teknologi (sensor) pada pembangkit listrik agar lebih efisien,” jelas Arifin dalam sebuah webinar, (26/09).

Ia melanjutkan, keberlanjutan berarti mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan, salah satunya melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Adapun prinsip keterjangkauan, pemerintah akan mengupayakan harga listrik yang kompetitif agar tarif listrik tetap terjangkau oleh masyarakat. Terakhir prinsip keadilan dengan mengutamakan pemerataan akses listrik melalui peningkatan rasio elektrifikasi.

BACA JUGA  Pemerintah Kebut Penggunaan EBT

Menurutnya, pandemi telah menyebabkan penurunan konsumsi listrik pada bulan Juni 2020 minus 7,06% dibandingkan bulan Januari 2020. Terdapat 8 sistem yang mengalami hal tersebut, yakni Sumatera Barat (-7,12%); Sulawesi Selatan Tenggara (-7,68%); Bali (-32,87%); Jawa Timur (-6,33%); Jawa Tengah (-6,28%); Jawa Barat (-10,57%); Banten (-12,82%); dan Distribusi Jakarta Raya & Tangerang (-5,62%).

Salah satu upaya pemerintah untuk mengerek kembali daya beli sektor rumah tangga, industri, dan bisnis adalah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik kepada lebih dari 33 juta pelanggan PLN dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Bantuan ini bersifat sementara sebagai wujud kehadiran negara khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19,” papar Arifin.

Meski demikian, pertumbuhan konsumsi listrik secara year on year (yoy) pada periode Juni 2019-Juni 2020 secara nasional masih tumbuh positif sebesar 5,46%. Dalam paparannya, sektor industri (41%) dan rumah tangga (37,45%) masih menjadi topangan utama dalam mendukung realisasi konsumsi listrik per kapita. Sisanya ditentukan oleh sektor bisnis (15,71%) dan publik (5,84%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *