Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa pemerintah harus buka-bukaan terkait nama pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, hal ini penting dilakukan pemerintah untuk menghindari publik bertanya-tanya atau berspekulasi yang dapat memicu misskomunikasi.
“Berdasarkan informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ada pemecatan yang dilakukan Presiden Jokowi terkait dengan impor pipa yang dilakukan Pertamina. Karena kebutuhan pipa sebenarnya masih bisa dipenuhi oleh industri domestik atau dibuat dalam negeri,” kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Sayangnya, kata dia, lagi-lagi Luhut enggan membeberkan siapa nama pejabat tersebut. Sampai sekarang nama pejabatnya tinggi Pertamina itu belum diketahui.
“Sebaiknya diungkap saja namanya, agar terang-benderang. Karena pemecatan seorang pejabat lazim dilakukan seorang pempimpin kepada mereka yang tidak benar kinerjanya. Karena hal itu bisa membawa pengaruh baik untuk corporate action terutama bagi Pertamina dan tentu perusahaan BUMN lain,” ujar Baidowi.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa sebagai pemegang amanah seharusnya oaraboejabat berpikir ulang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang bisa merugikan kepentingan nasional. Apalagi di dunia migas itu high risk high capital.
Ia mengaku sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi tersebut yang mungkin kesal karena di dalam negeri produsen pipa banyak tapi masih impor, sementara pipa produksi lokal masih ada yang bisa diekspor.
“Misalnya, PT Krakatau Steel (Persero) melalui anak usaha PT KHI Pipe Industries yang bergerak di bidang manufaktur pipa baja berhasil melakukan ekspor produk pipa baja ke Australia. Pengiriman perdana telah dilaksanakan dari fasilitas produk PT KHI. Untuk tahap pertama dikirim sebanyak 1.880 ton ini dari total pengiriman sebanyak 4.370 ton,” papar Baidowi.
Politisi Fraksi PPP ini menjelaskan bahwa industri dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri. Jadi ia meminta semua pihak untuk sadar dengan hal itu, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN dan menjadikannya sebagai momentum untuk unjuk gigi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik.
“Kami mendorong BUMN selalu menggaungkan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, sebagai bukti cinta dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” tutup Baidowi.(sl)
