Yusril: Yang Dilakukan Pertamina Terkait IPO Subholding Sudah Tepat

Jakarta, Ruangenergi.com – Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menegaskan, bahwa apa yang sudah dijalankan Pertamina terkait rencana initial public offering (IPO) Sub-Holding PT Pertamina tidak ada yang inskonstitusional sampai harus dilakukan uji materi.

“Hal ini karena pembentukan holding tersebut sudah sejalan UUD 1945 hingga UU sektoral dan UU BUMN. Sejauh ini semua langkah yang sudah dilakukan Pertamina terkait IPO Sub-Holding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam track yang seharusnya,” kata Prof Yusril dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (16/7).

Menurut Yusril, rencana IPO tersebut merupakan bagian dari transformasi dan tak ada yang inkonstitusional.

Transformasi melalui apapun, termasuk IPO, kata dia, hanyalah alat dan bukan tujuan yaitu untuk membuat Pertamina semakin kuat dan besar, menjadi “perusahaan 100 miliar dolar AS” dalam waktu empat tahun ke depan.

“Karena itu, kata ‘menguasai’ dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bukanlah tujuan, namun alat untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa pengertian ‘dikuasai’ itu sudah lebih dikuatkan dalam keputusan MK No. 002/PUU/2003,” katanya.

Terkait Pasal 77 UU BUMN, bahwa yang dimaksud larangan privatisasi persero tertentu itu adalah yang secara tegas dilarang dalam per-UU-an, dalam hal ini UU Migas maupun ketentuan pelaksanaannya tidak mengatur larangan semacam itu.

“Apalagi yang dilakukan sekarang adalah restrukturisasi, belum privatisasi dan kalaupun privatisasi nantinya juga bukan Pertamina sebagai holding, tapi anak perusahaan Pertamina,” tukasnya.

BACA JUGA  SKK Migas dan Citilink Kerja Sama di Sektor Moda Transportasi

“Sejauh ini semua langkah yang telah dilakukan Pertamina terkait IPO Sub-Holding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam track yang seharusnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pakar hukum bisnis Ary Zulfikar juga menyatakan pembentukan holding sejalan dengan UU dan peraturan yang berlaku, mulai dari UUD 1945 hingga UU sektoral dan BUMN.

“Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) sesuai untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh,” katanya.

Apalagi, tambah dia, yang masuk bursa saham adalah subholding atau anak perusahaan Pertamina, bukan Pertamina sebagai BUMN sehingga akan membuat Pertamina lebih optimal.

Khusus terkait penafsiran Pasal 77 UU BUMN tersebut, saat ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersaru (FSPPB) akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, namun sesuai uraian Prof Yusril, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pasal 77 tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan pasar modal menjadi salah satu strategi Pertamina untuk mendapatkan pendanaan. Nicke menyebutkan, bahwa hingga 2026 Pertamina memerlukan 28 persen pendanaan dari eksternal dan project financing atau sekitar US$ 49 miliar.

Menurutnya, opsi IPO dengan pertimbangan akses jumlah pendanaan yang luas, tidak dibatasi oleh tenor, dan pengembalian atau dividen yang fleksibel. “IPO merupakan salah satu bentuk metode pendanaan yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional,” katanya.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *