Jakarta, ruangenergi.com-– Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, kian mengukuhkan posisinya sebagai raksasa baru dalam peta energi global. Melalui strategi agresif dalam hilirisasi mineral, BUMN ini dinilai tidak hanya sukses memperkuat nilai tawar Indonesia di mata dunia, tetapi juga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan ekosistem industri hijau yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menyebut langkah MIND ID menguasai proyek hilirisasi strategis adalah tonggak sejarah baru. Menurutnya, hal ini menjadi pintu masuk bagi BUMN tambang untuk bermain lebih dalam di ekosistem energi bersih.
“MIND ID memiliki segala persyaratan untuk bersaing. Dengan masuk ke proyek hilirisasi, perusahaan sudah melangkah lebih maju. Proyek seperti smelter di Halmahera Timur milik Antam, hingga pembangunan fasilitas bauksit terintegrasi, mempertegas posisi MIND ID sebagai pelopor hilirisasi pemerintah,” ujar Ferdy kepada Warta Ekonomi, Selasa (16/12/2025).
Raja Mineral Dunia
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia “duduk” di atas harta karun mineral yang luar biasa. RI menguasai 42 persen cadangan nikel dunia, 16,3 persen timah, dan 7,18 persen kobalt.
Kekayaan alam ini menempatkan MIND ID sebagai pemimpin pasar (market leader) yang memegang kendali integrasi mineral dari hulu ke hilir. Ferdy menilai, kehadiran holding sukses menghapus “ego sektoral” yang dulu kerap terjadi.
“MIND ID kini menjadi pemimpin yang bisa merangkul swasta nasional, baik di industri nikel, baterai, maupun bauksit. Sinergi ini krusial karena mereka adalah leader di segala bidang mineral; ada Antam di nikel dan bauksit, Inalum di alumina, hingga Freeport di tembaga,” jelas Ferdy.
Standar Hijau dan Tantangan Ilegal
Tak hanya mengejar profit, anggota holding MIND ID dinilai telah menerapkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat. Ferdy mencontohkan penggunaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) oleh PT Vale Indonesia yang bersumber dari Danau Matano, serta konsistensi reklamasi pascatambang oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk.
Namun, Ferdy memberikan catatan kritis terkait maraknya pertambangan ilegal (IUP Ilegal). Aktivitas tanpa izin ini dinilai menjadi benalu yang merusak citra industri.
“IUP ilegal ini yang memberikan stigma negatif terhadap industri tambang. Ini menjadi PR besar pemerintah karena mengganggu perusahaan yang sudah menjalankan ESG dengan baik,” tegasnya.
Dampak Ekonomi dan Harapan Kebijakan
Dari sisi ekonomi, dampak kehadiran anggota MIND ID sangat terasa bagi daerah operasional. Di Luwu Timur, kontribusi PT Vale mencapai hampir 90 persen bagi masyarakat sekitar. Begitu pula PT Freeport Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mimika, Papua.
Meski fundamental keuangan MIND ID dinilai kuat dan bankable, Ferdy mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci. Ia berharap pemerintah memberi ruang bagi MIND ID untuk bergerak sebagai korporasi murni tanpa intervensi non-bisnis, serta memberikan dukungan fiskal yang relevan.
“Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa insentif pajak atau pemotongan pajak. Jangan sampai di satu sisi diminta membangun smelter dengan biaya besar, namun di sisi lain dibebani bea keluar yang tinggi,” pungkasnya.
Saat ini, MIND ID terus tancap gas mengakselerasi proyek masa depan, mulai dari ekosistem baterai terintegrasi di Halmahera Timur, pabrik baterai di Karawang, hingga pengembangan artificial graphite untuk kendaraan listrik.
