Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– SKK Migas menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), guna mendorong penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap para pekerja Kalrez sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tegas ini menjadi sorotan utama saat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku di Gedung Wisma Mulia, Jakarta, baru-baru ini.
Kunjungan tersebut tidak sekadar formalitas. Dikutip dari website SKK Migas, sebanyak 11 wakil rakyat dari Maluku, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, datang membawa misi ganda: memperjuangkan hak-hak pekerja dan menagih kabar terbaru mengenai nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela.
Rombongan DPRD Maluku disambut hangat oleh jajaran petinggi SKK Migas. Tampak hadir Kepala Divisi Program dan Komunikasi, Heru Setyadi; Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Indra Zulkarnain; serta Kepala Kelompok Kerja Project Execution Unit Percepatan Proyek Abadi, Benny Sianturi.
Diskusi berjalan intens namun konstruktif. Isu mengenai kewajiban perusahaan terhadap pekerja Kalrez menjadi atensi khusus, di mana SKK Migas berjanji akan mengawal proses tersebut agar hak-hak pekerja terpenuhi sesuai aturan main yang ada.
Selain isu ketenagakerjaan, pertemuan ini juga mengupas tuntas perkembangan Proyek Inpex Masela. Pihak SKK Migas memaparkan update terkini dan kembali menegaskan betapa vitalnya proyek ini—bukan hanya bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah Maluku.
Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi titik balik bagi harmonisasi hubungan antara pusat dan daerah. Tujuannya jelas: agar potensi hulu migas yang melimpah di Maluku tidak hanya menjadi cerita, tetapi benar-benar dapat dikelola dengan optimal demi kesejahteraan nyata bagi masyarakat di Bumi Raja-Raja.
