Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Pemerintah melaporkan kondisi pasokan energi nasional, khususnya BBM dan LPG, dalam keadaan aman meskipun menghadapi dinamika geopolitik global. Namun demikian, ketergantungan terhadap impor, terutama untuk LPG dan bensin, masih relatif tinggi.
Dalam paparan Ditjen Migas yang dibacakan Sekretaris Ditjen Migas Muhammad Rizwi Jinalisaf Hisjam di hadapan Komisi XII DPR RI, Rabu (08/04/2026), disampaikan bahwa kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter (KL) per hari dan sedikit menurun menjadi 99.961 KL per hari pada 2026 hingga Februari. Dari total kebutuhan tersebut, impor masih mendominasi dengan porsi 60,18 persen pada 2025 dan 59 persen pada 2026.
Berdasarkan jenisnya, konsumsi bensin subsidi (JPKP) tercatat sebesar 76.932 KL per hari pada 2025 dan sekitar 77.000 KL per hari pada 2026. Sementara itu, bensin non-subsidi meningkat dari 24.055 KL per hari menjadi 25.254 KL per hari. Impor bensin masih didominasi dari Singapura dan Malaysia.
Sementara itu, pada minyak solar, terjadi perbaikan dari sisi impor. Kebutuhan solar nasional meningkat dari 110.932 KL per hari pada 2025 menjadi 111.356 KL per hari pada 2026. Namun, porsi impor berhasil ditekan dari 12,17 persen menjadi 6,26 persen.
Untuk solar subsidi, konsumsi naik dari 50.465 KL per hari menjadi 52.373 KL per hari. Sebaliknya, solar non-subsidi turun dari 60.466 KL per hari menjadi 58.983 KL per hari. Sama seperti bensin, impor solar juga masih didominasi dari Singapura dan Malaysia.
Di sisi lain, LPG masih menjadi tantangan utama. Pada 2025, impor LPG mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan nasional dan meningkat menjadi 83,97 persen pada 2026 hingga Februari. Kebutuhan LPG sendiri naik dari 25.000 metrik ton per hari menjadi 26.000 metrik ton per hari.
Pemerintah mengakui bahwa produksi LPG dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan. Selain itu, gangguan di Selat Hormuz turut memengaruhi strategi impor, sehingga pemerintah mulai mengalihkan sumber pasokan ke negara lain di kawasan Amerika, Afrika, Asia, dan ASEAN.
Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Di antaranya pengendalian konsumsi BBM dan LPG, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi pemanfaatan minyak mentah dalam negeri untuk kebutuhan kilang domestik.
Selain itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi kilang, termasuk penyesuaian produksi di RDMP Balikpapan untuk meningkatkan output LPG. Upaya lain yang dilakukan adalah pengalihan sebagian pasokan LPG dari sektor industri ke kebutuhan rumah tangga, khususnya LPG 3 kg.
Pemerintah juga mendorong kilang LPG swasta untuk memprioritaskan pasokan kepada Pertamina Patra Niaga guna menjamin distribusi LPG bersubsidi bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pasokan energi nasional tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tekanan global.
“Seluruh langkah mitigasi telah kami lakukan, sehingga pasokan BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman,” demikian disampaikan dalam rapat tersebut.
