Jakarta, ruangenergi.com— Upaya mewujudkan swasembada energi nasional kini tak hanya bertumpu pada kilang dan teknologi, tetapi juga pada ladang-ladang tebu milik petani rakyat. PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mulai memperkuat kolaborasi dengan petani tebu untuk mempercepat pengembangan bioetanol sebagai energi alternatif masa depan Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI), Senin (25/5/2026).
Menurut John, petani tebu memiliki peran strategis dalam rantai pasok bioetanol nasional. Sebab, molases atau tetes tebu saat ini menjadi salah satu bahan baku utama dalam produksi bioetanol.
“Hubungan dengan petani tebu harus terus dijaga karena dari situlah kita mengembangkan feedstock bioetanol. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan bahan bakar nabati yang terjangkau, tetapi tetap memberikan nilai ekonomi yang baik bagi petani,” ujar John.
Bioetanol sendiri dinilai memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Selain lebih ramah lingkungan, energi berbasis nabati ini juga diyakini mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di sektor pertanian dan energi terbarukan.
Namun, pengembangan bioetanol nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain persoalan keekonomian, kepastian pasar dan keberlanjutan pasokan bahan baku juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Karena itu, Pertamina NRE menilai dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, industri, hingga petani, guna membangun ekosistem bioetanol yang kuat dari hulu sampai hilir.
Dukungan juga datang dari pemerintah. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Radian Bagiono, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional.
“Pemerintah akan membantu melalui perbaikan tata kelola pupuk hingga penguatan sektor pengairan agar produksi tebu dapat meningkat. Namun, kami juga membutuhkan dukungan dari asosiasi dan para petani agar program ini dapat berjalan dengan baik,” kata Radian.
Di sisi lain, rencana implementasi mandatory blending bioetanol juga disambut positif oleh kalangan petani. Ketua Umum APTRI H. Soemitro Samadikoen menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka pasar baru yang menjanjikan bagi petani tebu nasional.
“Program mandatory ini tentu menjadi hal yang positif bagi petani. Yang penting bagaimana mekanisme harga bisa diterima dan memberikan kepastian bagi petani tebu,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pasokan bahan baku, Pertamina NRE juga mendorong terciptanya mekanisme harga yang adil bagi seluruh pihak, baik petani maupun konsumen bioetanol. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah agar industri bioetanol dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
John menegaskan, pengembangan bioetanol bukan sekadar proyek energi, melainkan gerakan bersama menuju kedaulatan energi nasional.
“Diperlukan kolaborasi serta dukungan yang kuat antara pemerintah, industri, petani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bioetanol dapat berjalan optimal. Dengan dukungan yang tepat, bioetanol dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional,” tutupnya.
