Bogor, Jawa Barat, ruangenergi.com— Pemerintah menegaskan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Apel Komandan Satuan TNI 2026 di Bogor, Rabu (29/4), yang menyoroti pentingnya ketahanan energi bagi stabilitas ekonomi sekaligus pertahanan negara.
Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mengguncang rantai pasok energi dunia, Indonesia justru mencatat capaian strategis. Berdasarkan laporan Eye on the Market dari JP Morgan Asset Management, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia, di bawah Afrika Selatan dan di atas Tiongkok.
“Situasi geopolitik global menciptakan ketidakpastian pasokan energi. Namun dalam kondisi ini, Indonesia justru dinilai sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia,” ujar Bahlil,dikutip dari website ESDM.
Ditopang Migas, Batu Bara, dan Energi Terbarukan
Ketahanan tersebut, lanjutnya, ditopang oleh kombinasi produksi domestik migas yang relatif besar, cadangan batu bara yang kuat, serta potensi energi baru terbarukan yang melimpah di berbagai wilayah Indonesia.
Dari sisi hulu migas, pemerintah mencatat pencapaian lifting minyak tahun 2025 yang mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Untuk 2026, target tersebut ditingkatkan menjadi 610 ribu bph, dengan strategi optimalisasi teknologi, reaktivasi sumur idle, dan ekspansi eksplorasi ke kawasan Indonesia Timur.
Kabar menggembirakan datang dari eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur. Wilayah kerja yang dioperasikan ENI dan Sinopec ini menemukan potensi besar: sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas dan 300 juta barel kondensat.
Bahlil menyebut, temuan tersebut diproyeksikan mulai berproduksi pada 2028–2029 dan menjadi salah satu penopang utama peningkatan produksi energi nasional.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga fokus menekan impor energi. Salah satu langkah besar adalah implementasi program biodiesel B50 yang ditargetkan berlaku nasional mulai 1 Juli 2026.
Dengan kebutuhan solar nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, kebijakan ini diproyeksikan mengakhiri impor solar untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri.
“Mulai 2026, kita tidak lagi impor solar. Ini tonggak penting kemandirian energi,” tegas Bahlil.
Upaya pengurangan impor tak berhenti di BBM. Pemerintah juga mengkaji substitusi LPG melalui pengembangan Dimetil Eter (DME) dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).
Saat ini, CNG sudah mulai digunakan di berbagai sektor, mulai dari perhotelan hingga restoran, serta didukung jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang memanfaatkan sumber daya domestik.
Dengan kombinasi peningkatan produksi, diversifikasi energi, dan pengurangan impor, Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas menuju swasembada energi—sebuah fondasi penting bagi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
