Jakarta, ruangenergi.com-Pemerintah mulai memperlihatkan “duet maut” baru di sektor energi dan fiskal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat mempercepat program swasembada energi dan pemerataan listrik desa demi memperkuat ekonomi nasional.
Komitmen itu mengemuka saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan keduanya membahas sinkronisasi kebijakan fiskal dan energi, mulai dari peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), percepatan swasembada listrik, hingga pengembangan listrik desa.
Dalam suasana yang cair namun strategis, Purbaya menegaskan dukungan penuh Kementerian Keuangan terhadap langkah-langkah Kementerian ESDM yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan fondasi ekonomi nasional.
“Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” ujar Purbaya,dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Rabu (13/05/2026).
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan fiskal dan energi kini diarahkan berjalan lebih harmonis. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa agenda transisi dan kemandirian energi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung langsung dengan strategi penerimaan negara.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia menilai kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci untuk mewujudkan target besar pemerintah di sektor energi.
“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM harus dilakukan secara terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia bahkan menyebut hubungan kerja antara dirinya dan Menteri Keuangan sebagai “satu tim” dalam membangun tata kelola sektor energi yang lebih kuat.
Langkah ini dinilai penting di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, sekaligus tantangan pemerataan listrik di berbagai wilayah Indonesia. Program listrik desa menjadi salah satu agenda strategis karena masih ada sejumlah kawasan yang membutuhkan akses energi yang andal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sinergi dua kementerian tersebut juga mencerminkan arah baru pemerintah: energi bukan sekadar urusan pasokan listrik atau migas, melainkan instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.
