Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Mantan Deputi Perencanaan BPMigas, Haposan Napitupulu, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak konflik geopolitik di Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, gangguan di jalur energi utama dunia tersebut dapat memicu tekanan besar terhadap rupiah, APBN, hingga daya beli masyarakat.
“Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor crude oil, BBM, dan LPG, maka setiap gejolak geopolitik dunia akan selalu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Haposan dalam keterangannya di Medan, Kamis (15/5/2026).
Ia menjelaskan, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Sebagian besar pasokan minyak mentah, LNG, dan LPG dari Timur Tengah menuju Asia melewati kawasan tersebut. Ketika ketegangan meningkat, pasar global langsung bereaksi melalui kenaikan harga minyak, biaya pengiriman, dan premi asuransi tanker.
Menurut Haposan, posisi Indonesia saat ini sangat rentan karena masih bergantung pada impor energi dalam jumlah besar. Produksi crude domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional jauh lebih tinggi sehingga impor masih menjadi penopang utama pasokan energi nasional.
“Indonesia juga merupakan salah satu importir LPG terbesar di dunia. Jadi kalau terjadi gangguan di Hormuz, bukan hanya harga BBM yang terdampak, tetapi juga pasokan LPG untuk rumah tangga,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut semakin berisiko karena Indonesia belum memiliki cadangan energi strategis dalam skala besar. Saat ini stok operasional BBM nasional disebut hanya berada di kisaran 21 hari.
Haposan mengingatkan, tekanan akan semakin berat apabila lonjakan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan penguatan dolar AS terhadap rupiah. Sebab seluruh transaksi energi global menggunakan dolar AS.
“Kalau crude naik sampai di atas USD 100 per barel dan rupiah melemah mendekati Rp17.000 per dolar AS, maka Indonesia menghadapi tekanan ganda. Impor energi menjadi jauh lebih mahal, subsidi membengkak, inflasi naik, dan daya beli masyarakat bisa terpukul,” katanya.
Karena itu, Haposan menilai pemerintah perlu segera memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas domestik dan pengurangan ketergantungan impor energi.
Ia mendorong pemerintah menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih kompetitif untuk menarik kembali investor global kelas dunia ke Indonesia, khususnya dalam eksplorasi wilayah laut dalam dan frontier basin seperti Natuna, Arafura, Indonesia Timur, dan Selat Makassar.
“Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Tapi investor global sekarang membandingkan Indonesia dengan Guyana, Brazil, Suriname, Namibia, sampai Mozambique. Karena itu kita harus mampu menciptakan fiscal term yang lebih menarik dan kepastian regulasi yang kuat,” ujar Haposan.
Selain meningkatkan produksi migas, ia juga menekankan pentingnya pembangunan Energy Buffer Stock nasional untuk crude oil, BBM, dan LPG agar Indonesia memiliki cadangan strategis menghadapi krisis global dalam jangka panjang.
“Sekarang swasembada energi bukan lagi sekadar isu migas. Ini sudah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, melindungi APBN, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Haposan.
