Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com- Upstream Oil & Gas Advisor, Benny Lubiantara, menyatakan bahwa periode terbaik bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) berada pada rentang tahun 2025 hingga 2030. Hal ini disampaikannya guna merespons target Net Zero Emission (NZE) global yang dipatok pada 2050-2060.
Berbicara dalam Plenary Session-4 di acara IPA Convex pada 22 Mei 2026, Benny menjelaskan bahwa pengembangan dan produksi suatu lapangan migas membutuhkan waktu hingga 30 tahun.
“Setelah itu ada kecenderungan terjadi penurunan minat karena semakin dekat dengan tahun 2050-2060. Oleh karena itu Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini agar terjadi kegiatan eksplorasi masif pada window tersebut dalam rangka mendorong peningkatan lifting pada periode transisi,” ujar Benny.
Secara potensi, Indonesia saat ini kembali menjadi salah satu hot-spots tujuan investasi hulu migas, didorong oleh adanya sejumlah penemuan (discovery) besar dalam tiga hingga empat tahun terakhir.
Meski penawaran wilayah kerja baru oleh Pemerintah dinilai semakin membaik, negara-negara lain juga memanfaatkan momentum serupa dengan menawarkan wilayah kerja secara masif melalui skema yang menarik. Persaingan ini semakin ketat karena proyek migas kini juga harus memperebutkan alokasi kapital dengan investasi-investasi rendah karbon, sehingga menuntut keekonomian proyek yang lebih tinggi.
Untuk memenangkan persaingan tersebut, Benny menegaskan bahwa reformasi fiskal saja tidak memadai. Persoalan kemudahan berusaha, yang kerap menjadi sorotan tahunan Indonesian Petroleum Association (IPA), harus segera dibenahi.
Saat ini, proses persetujuan dari tahap discovery hingga Plan of Development (POD) sudah berjalan sangat cepat. Namun, hambatan justru muncul pada tahap eksekusi yang memakan waktu jauh lebih lama akibat banyaknya pihak yang terlibat.
Kondisi ini menyebabkan jadwal onstream (produksi) dari hampir semua proyek menjadi mundur. “Meskipun fiskal sudah diperbaiki, apabila pada saat implementasi terjadi project delay, maka favourable fiscal tersebut tidak memberi banyak manfaat,” jelas Benny. Keterlambatan proyek ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat keekonomian proyek.
Menutup sesinya, Benny memaparkan adanya pergeseran paradigma di sektor hulu migas nasional. Jika sebelumnya pemerintah hanya fokus memaksimalkan pendapatan negara dari lifting, kini tujuan utamanya beralih pada upaya memaksimalkan lifting demi mencapai ketahanan atau swasembada energi.
Benny menekankan bahwa kedua konsep ini sama sekali berbeda. Fokus pada maksimalisasi pendapatan dapat memicu penurunan lifting karena banyak proyek menjadi tidak ekonomis.
Sebaliknya, maksimalisasi lifting mungkin akan mengurangi persentase pendapatan negara dari total lifting, tetapi akan menghasilkan volume lifting yang jauh lebih besar.
“Ini seperti pilihan: memilih antara persentase besar dari kue yang semakin kecil atau persentase kecil dari kue yang semakin besar,” urai Benny. Ia menegaskan bahwa untuk kondisi Indonesia saat ini, “kita memerlukan kue yang lebih besar”.
Sebagai informasi, sesi panel bertema Result of IPA and S&P Study: Enhancing Oil & Gas Investment Climate in Indonesia: Case Study Insight tersebut juga turut dihadiri oleh panelis lain, di antaranya Satya Widya Yudha dari Dewan Energi Nasional (DEN), Marjolijn Wajong dari IPA, dan Filda Yusgiantoro dari Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
