Jakarta, ruangenergi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) jenis Bioetanol untuk bulan Juni 2026 sebesar Rp8.062 per liter.
Ketetapan tersebut disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal EBTKE kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM Nomor 6034K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak. HIP BBN Bioetanol tersebut efektif berlaku mulai 1 Juni 2026.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, dalam surat tertanggal 29 Mei 2026 menyampaikan bahwa penetapan HIP Bioetanol dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan energi baru dan terbarukan nasional. Selain itu, Direktorat Jenderal EBTKE juga menegaskan komitmennya terhadap semangat transisi energi serta penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Berdasarkan lampiran surat tersebut, perhitungan HIP BBN jenis Bioetanol bulan Juni 2026 menggunakan rata-rata harga tetes tebu (molases) KPBN sebesar Rp907 per kilogram. Perhitungan dilakukan dengan formula:
HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan × 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter.
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa KPBN tidak melakukan lelang pada periode 15 November 2025 hingga 14 Desember 2025, 15 Februari 2026 hingga 14 Maret 2026, 15 Maret 2026 hingga 14 April 2026, serta 15 April 2026 hingga 14 Mei 2026. Oleh karena itu, data harga molases yang digunakan mengacu pada data tiga bulan terakhir yang dipublikasikan.
Sementara itu, konversi nilai tukar dalam perhitungan HIP menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia pada periode 15 April 2026 hingga 14 Mei 2026 sebesar Rp17.286 per dolar AS.
Dengan penetapan tersebut, HIP BBN jenis Bioetanol untuk Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp8.062 per liter dan menjadi acuan pelaksanaan program pemanfaatan bahan bakar nabati di Indonesia selama periode tersebut.
