Jakarta, ruangenergi.com – Kinerja pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga April 2026, porsi EBT dalam bauran pembangkit listrik nasional telah mencapai 17,89 persen, melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026 sebesar 16,46 persen.
Informasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Kamis (4/6/2026).
Dalam paparannya, Tri mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional saat ini telah mencapai 108 GW. Dari total kapasitas tersebut, sekitar 16,26 GW atau setara 15 persen berasal dari pembangkit yang memanfaatkan sumber energi baru terbarukan.
“Kondisi ini memberikan harapan porsi EBT berada di jalur yang baik, meski bauran fosil dan keterbatasan pasokan gas masih menjadi isu yang perlu terus dibenahi,” ujar Tri.
Ia menjelaskan, kontribusi EBT dalam sistem kelistrikan nasional saat ini berasal dari berbagai sumber energi bersih, mulai dari tenaga air, bioenergi, panas bumi, tenaga surya, hingga tenaga angin. Namun demikian, dominasi energi fosil dalam sistem kelistrikan masih cukup besar sehingga upaya percepatan pengembangan energi bersih tetap menjadi agenda penting pemerintah.
Selain perkembangan bauran EBT, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan. Salah satunya adalah usulan anggaran subsidi listrik tahun 2027 sebesar Rp108,43 triliun. Skema subsidi tersebut dirancang agar semakin tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah juga terus mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) guna memperluas akses listrik bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Dengan capaian bauran EBT yang telah melampaui target tahunan, pemerintah meyakini pengembangan energi terbarukan yang konsisten akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut sekaligus mendukung pencapaian target transisi energi dan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.
