Jakarta, ruangenergi.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan langkah besar untuk mempercepat transisi energi rumah tangga. Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp5,212 triliun pada 2027 untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas), sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, program jargas menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 yang mencapai Rp27,33 triliun.
“Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap LPG, pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5,212 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, pengembangan jargas kini menjadi salah satu tulang punggung strategi energi nasional, sejalan dengan pembangunan infrastruktur gas dan percepatan elektrifikasi di sektor rumah tangga.
Bahlil menegaskan, arah kebijakan anggaran ESDM kini semakin difokuskan pada program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Bahkan, lebih dari 80 persen anggaran kementerian disebut mengalir untuk sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Tak hanya jargas, pemerintah juga mengalokasikan Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi domestik agar konsumsi LPG bisa ditekan secara bertahap.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur gas bumi juga terus digenjot. Salah satu proyek strategis yang mendapat sorotan adalah pembangunan pipa gas Dumai–Sei Mangkei dengan nilai anggaran mencapai Rp3,948 triliun.
Proyek ini dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan distribusi gas nasional, terutama memanfaatkan potensi surplus gas di Sumatera agar dapat dialirkan ke wilayah lain yang membutuhkan, termasuk Pulau Jawa.
“Program ini ditujukan agar gas yang surplus di Sumatera dapat disalurkan ke wilayah lain, termasuk Jawa, dan sebaliknya,” kata Bahlil.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang berdampak pada harga energi dunia, pemerintah memastikan kebijakan subsidi energi tetap dijaga. Bahlil menegaskan harga LPG subsidi 3 kilogram maupun BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ulangi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk LPG 3 kilogram,” tegasnya.
Dalam rancangan RAPBN 2027, volume LPG subsidi 3 kilogram juga tetap dipertahankan di level 8 juta metrik ton. Sementara itu, pemerintah berharap percepatan pemanfaatan gas bumi dan elektrifikasi rumah tangga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan impor energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
