Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Buku Putih Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 2025 mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng potensi krisis listrik nasional. Ancaman gangguan pasokan listrik dinilai dapat memicu efek berantai (multiplier effect) terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, transportasi, hingga stabilitas sosial dan politik.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, sistem kelistrikan Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan serius akibat kombinasi persoalan pada kecukupan kapasitas pembangkit, keterbatasan jaringan transmisi, hingga pasokan energi primer yang belum sepenuhnya andal.
Buku Putih MKI 2025 yang dibaca ruangenergi.com, mengungkapkan, kondisi pasokan listrik nasional mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan. Cadangan daya (reserve margin) yang idealnya berada pada kisaran 30–35 persen diperkirakan turun menjadi sekitar 22 persen pada 2027. Bahkan, angka itu bisa lebih rendah apabila tidak ada tambahan pembangkit besar yang masuk ke sistem, sementara kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
MKI menegaskan, ketika reserve margin jatuh di bawah 20 persen, sistem kelistrikan menjadi sangat rentan. Kondisi ini biasanya diawali dengan pemadaman bergilir, yang dalam skenario lebih buruk dapat berkembang menjadi pemadaman regional bahkan sistemik.
Persoalan kelistrikan nasional, menurut MKI, tidak hanya terletak pada sisi pembangkitan. Lambatnya pembangunan jaringan transmisi juga menjadi titik lemah yang krusial. Saat ini, banyak jaringan transmisi yang belum memenuhi standar keandalan N-1, yakni kondisi ketika satu jalur terganggu, jalur cadangan belum mampu menanggung beban penuh.
“Ketika standar keandalan tidak terpenuhi, potensi pemadaman akan semakin besar dan risiko gangguan sistem meningkat,” tulis MKI dalam Buku Putih 2025.
Selain itu, MKI juga menyoroti persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tidak hanya dari sisi volume, kualitas batu bara yang masuk ke pembangkit juga dinilai menjadi masalah serius. Dalam beberapa kasus, batu bara yang dipasok tidak sesuai spesifikasi boiler sehingga mengganggu operasional pembangkit.
Kondisi ini memunculkan beban finansial tambahan bagi PLN. Sebab, dalam skema Power Purchase Agreement (PPA), pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) tetap dapat menagihkan pembayaran sesuai kapasitas yang tersedia, meskipun listrik tidak dapat dibangkitkan akibat ketidaksesuaian bahan bakar.
Di tengah tantangan itu, arah investasi energi nasional kini mulai bergeser ke energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkit hidro dan panas bumi sebagai sumber base load. MKI menilai langkah ini positif, namun menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara terukur dan terencana, disertai ketersediaan pendanaan dan sumber daya manusia yang memadai.
MKI memperkirakan periode 2026 hingga 2027 akan menjadi masa krusial bagi sektor ketenagalistrikan Indonesia. Jika tidak diantisipasi melalui percepatan pembangunan pembangkit baru, penguatan jaringan transmisi, serta jaminan pasokan energi primer, tekanan terhadap sistem bisa semakin besar.
Buku Putih MKI 2025 menegaskan, gangguan listrik bukan sekadar persoalan teknis dan finansial. Dampaknya dapat meluas ke sektor keamanan, sosial, hingga politik nasional.
