Papua Siap Nikmati LPG Lebih Murah, Pertadaya Gas Percepat Infrastruktur Energi

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta Selatan, Jakarta, ruangenergi.com-PT Perta Daya Gas terus memperkuat langkah ekspansi bisnis gas bumi dan energi baru dengan menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah strategis pengembangan. Tak hanya membangun infrastruktur energi, perusahaan juga menyiapkan fondasi ekosistem gas yang diharapkan mampu menekan harga LPG sekaligus menopang pertumbuhan industri di kawasan timur Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Perta Daya Gas, Ucok Charles Kairupan , dalam bincang santai bersama sejumlah media, termasuk ruangenergi.com, Kamis (6/8/2026).

Ucok mengungkapkan, salah satu proyek yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Proyek tersebut telah memasuki tahap konstruksi dengan progres di atas 50 persen dan ditargetkan rampung pada September mendatang.

Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan menjadi solusi atas mahalnya harga LPG di Papua, khususnya untuk tabung nonsubsidi 12 kilogram yang saat ini bisa mencapai sekitar Rp500 ribu per tabung akibat proses pengisian (bottling) yang selama ini harus dilakukan di Makassar atau Surabaya.

“Target kami adalah menghadirkan rantai distribusi yang lebih efisien sehingga harga LPG di Papua bisa semakin mendekati harga di Pulau Jawa,” ujar Ucok.

Yang menarik, SPBE ini akan menjadi proyek pertama yang memasok LPG melalui pipa gas sepanjang 1,4 kilometer langsung dari sumber gas Petrogas, berbeda dengan pola distribusi konvensional yang selama ini mengandalkan pengangkutan menggunakan truk.

Fasilitas tersebut juga akan dilengkapi tangki penyimpanan berkapasitas total sekitar 50 ton, yang dibagi dalam dua unit agar lebih fleksibel untuk operasional dan mobilisasi di lapangan.

Sorong Disiapkan Jadi Hub Energi Indonesia Timur

Tak hanya SPBE, Perta Daya Gas juga terlibat dalam pengembangan ekosistem energi yang lebih besar di Sorong. Salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan PLTMG 2 berkapasitas 50 MW yang saat ini masih berada pada tahap persiapan lahan.

Proyek yang masuk dalam daftar Prioritas Nasional itu ditargetkan beroperasi pada 2028 sebagai bagian dari program dedieselisasi pembangkit listrik di Indonesia Timur yang dikerjakan Indonesia Power.

Keberadaan pembangkit tersebut diharapkan menjadikan KEK Sorong sebagai pusat pasokan energi baru bagi wilayah Papua, termasuk untuk mendukung kebutuhan listrik di Biak, Nabire hingga Jayapura.

Gas untuk pembangkit nantinya akan dialirkan melalui jaringan pipa sehingga pasokan energi menjadi lebih andal dan efisien.

Ucok menjelaskan, produksi LPG dari SPBE Sorong nantinya akan difokuskan untuk tabung 12 kilogram dan 50 kilogram yang menyasar sektor industri serta komersial.

Pertumbuhan hotel, pusat perbelanjaan, hingga kawasan industri di Sorong dinilai membuka peluang pasar yang besar bagi pemanfaatan LPG dan gas bumi.

Namun demikian, operasional niaga LPG di Sorong tetap mengikuti regulasi daerah yang menetapkan distribusi dilakukan melalui BMT (Malue Olomobok). Dalam skema tersebut, Pertadaya Gas berperan sebagai pengembang, operator, sekaligus pemelihara fasilitas energi.

Selain memperkuat bisnis LPG dan gas bumi, Pertadaya Gas juga mulai menyiapkan langkah menuju transisi energi.

Ucok menyebut perusahaan memberikan dukungan teknis kepada Pertagas Niaga, termasuk kajian pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) bertekanan 200 bar untuk sektor transportasi.

Di sisi lain, Pertamina bersama PLN juga tengah menjajaki kolaborasi pengembangan hidrogen sebagai bahan bakar bus transportasi di masa depan, sebagai bagian dari transformasi menuju energi yang lebih bersih.

Perta Daya Gas juga telah terlibat dalam proyek regasifikasi LNG di Bali melalui kerja sama operasi dengan StarLium yang memasok LNG dari Bontang untuk mendukung kebutuhan sektor transportasi.

Melalui berbagai proyek tersebut, Perta Daya Gas menunjukkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tetapi juga memperkuat pemerataan akses energi, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mempercepat transisi menuju energi rendah emisi di Indonesia, khususnya di kawasan timur.