BBM Bisa Rp6.000/Liter? Arie Gumilar: Kami Sudah Hitung Simulasinya

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Indramayu, Jabar, ruangenergi.com — Harga bahan bakar minyak (BBM) murah bukan sekadar mimpi. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menyebut harga BBM untuk rakyat berpeluang ditekan hingga sekitar Rp6.000 per liter apabila produksi minyak nasional mampu kembali seimbang dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Arie dalam perayaan HUT ke-16 Serikat Pekerja Pertamina Drilling Services Indonesia (SP PDSI) sekaligus acara Share Seharian Energi di kawasan Integrated Drilling Center (IDTC), Indramayu, Jawa Barat.

Menurut Arie, persoalan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari kemampuan Indonesia meningkatkan produksi minyak nasional. Ketika produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, ketergantungan terhadap harga pasar akan semakin berkurang.

“Kalau sampai nanti minyak ataupun crude kita, produksi minyak kita bisa balance dengan konsumsinya, dengan kebutuhannya, maka rakyat tidak perlu menebus harga BBM dengan harga mekanisme pasar,” ujar Arie.

Ia mengatakan FSPPB telah melakukan simulasi mengenai potensi tersebut. Dari simulasi itu, harga BBM bagi masyarakat disebut bisa berada di kisaran Rp6.000 per liter.

“Sudah kita hitung simulasinya, karena hanya di angka enam ribu rupiah per liter,” katanya.

BBM Murah Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Arie menilai dampak harga BBM yang lebih terjangkau tidak berhenti pada penghematan biaya masyarakat. Penurunan harga energi diyakini dapat menciptakan efek berantai terhadap perekonomian nasional.

“Apabila harga BBM untuk rakyat ini jauh lebih murah daripada harga pasar, maka efek domino pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik,” ujarnya.

Logikanya sederhana. Ketika biaya energi turun, ongkos transportasi dan distribusi barang berpotensi ikut lebih ringan. Pada akhirnya, daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat terdorong.

Karena itu, menurut Arie, perjuangan mencapai kedaulatan energi harus dilihat sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional, bukan semata-mata urusan industri migas.

PDSI Punya Peran Besar

Dalam konteks tersebut, Arie menilai PDSI memiliki posisi strategis. Kemampuan pengeboran menjadi salah satu kunci untuk membuka potensi cadangan migas baru sekaligus menjaga dan meningkatkan produksi nasional.

Ia menyoroti penurunan produksi migas Indonesia sejak 2001 yang diiringi minimnya eksplorasi untuk menemukan cadangan baru.

“Sejak 2001 produksi migas kita turun. Tidak ada eksplorasi-eksplorasi yang kemudian mendapatkan cadangan-cadangan migas yang baru,” katanya.

Di tengah tantangan tersebut, perkembangan teknologi drilling dinilai menjadi salah satu jawaban.

Arie bahkan mengaku kagum melihat langsung teknologi rig Pertamina ketika berkunjung ke IDTC. Selama ini ia lebih banyak berkecimpung di sektor kilang, sehingga pengalaman melihat teknologi pengeboran menjadi sesuatu yang menarik.

Menurutnya, PDSI tidak boleh hanya ditempatkan sebagai perusahaan jasa pengeboran yang mengejar keuntungan. PDSI harus menjadi bagian dari strategi besar Pertamina untuk mengembalikan kedaulatan energi Indonesia.

“PDSI ini jangan hanya sebagai anak perusahaan Pertamina yang mencari keuntungan, tetapi PDSI ini menjadi bagian integrator pencapaian kedaulatan energi,” tegasnya.

Dorong PDSI Jadi National Drilling Champion

Arie pun mendorong PDSI menjadi National Drilling Champion Indonesia, bahkan mampu menembus pasar internasional.

Menurutnya, kekuatan PDSI bukan sekadar soal bisnis, melainkan menyangkut kompetensi, aset, teknologi, dan kemampuan anak bangsa.

“Ini bukan soal perusahaan, ini soal kompetensi, ini soal aset, ini soal capability yang dimiliki oleh anak bangsa,” ujarnya.

Jika kemampuan tersebut diperkuat dan diintegrasikan dalam strategi peningkatan produksi nasional, Arie meyakini PDSI dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap cita-cita kedaulatan energi.

RUU Migas Jadi Momentum

Arie juga menaruh harapan besar pada revisi Undang-Undang Migas. Ia menyebut RUU Migas telah ditetapkan menjadi inisiatif DPR pada 18 Agustus lalu.

FSPPB, kata dia, akan mengawal proses pembahasannya agar arah kebijakan migas kembali memperkuat posisi Pertamina sebagai sokoguru kemandirian energi.

Ia bahkan berharap pengelolaan migas nasional dapat kembali terintegrasi, termasuk melalui penguatan posisi Pertamina dari sektor hulu hingga hilir.

“Harapannya Pertamina bisa kembali terintegrasi dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Bagi Arie, integrasi tersebut penting agar setiap insan Pertamina memahami keseluruhan rantai bisnis energi, mulai dari minyak mentah hingga menjadi produk yang digunakan masyarakat.

Jangan Biarkan Energi Terjebak Harga Pasar

Pesan Arie dalam HUT ke-16 SP PDSI pada akhirnya bermuara pada satu gagasan besar: kedaulatan energi harus terasa manfaatnya sampai ke rakyat.

Produksi minyak yang kuat, kemampuan drilling yang mumpuni, integrasi Pertamina dari hulu ke hilir, serta regulasi migas yang berpihak pada kepentingan nasional dinilai menjadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

Jika Indonesia mampu memperkuat produksi domestik hingga seimbang dengan konsumsi, Arie melihat peluang menghadirkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“PDSI kuat, Pertamina jaya. Energi berdaulat, rakyat sejahtera,” pungkas Arie.