Surakarta, ruangenergi.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan tidak cukup hanya melalui publikasi, tetapi juga membutuhkan komunikasi strategis, kolaborasi, dan dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Conference The 8th Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional, Surakarta pada Rabu (7/10).
Forum bertema“Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik” tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani serta praktisi komunikasi dari berbagai institusi pemerintah dan korporasi.
Dalam paparannya bertajuk “From Communication to Trust: Mengelola Stakeholder dan Reputasi di Tengah Ekspektasi Publik”, Mamit menjelaskan bahwa karakteristik bisnis energi primer yang mencakup gas, LNG, batubara, dan biomassa membutuhkan komunikasi yang mampu membangun kepercayaan pemerintah, regulator, mitra bisnis, media, serta masyarakat.
“Ketika stakeholder utama Anda adalah pemerintah dan mitra bisnis dalam business-to-business (B2B) dan government-to-business (G2B), kepercayaan tidak dibangun lewat jangkauan, tetapi lewat legitimasi: kesediaan pejabat dan mitra untuk berdiri bersama narasi yang Anda bangun,” ujar Mamit.
Menurutnya, PLN EPI menerapkan pendekatan komunikasi inform, engage, dan trust dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi, khususnya proyek gasifikasi pembangkit. Strategi tersebut dilakukan melalui pemetaan stakeholder, komunikasi yang konsisten, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis.
Salah satu implementasinya melalui program komunikasi GASKITA yang mendukung pengembangan infrastruktur gasifikasi PLN EPI. Program tersebut mencatat peningkatan publikasi dari 758 pemberitaan pada Agustus 2025 menjadi 1.194 pemberitaan hingga Juli 2026, atau meningkat sekitar 57 persen.
Meski demikian, Mamit menekankan bahwa jumlah publikasi bukan satu-satunya indikator keberhasilan komunikasi. Dukungan stakeholder, legitimasi institusional, dan keberlanjutan kolaborasi menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas perusahaan.
“Strategi komunikasi yang kami rancang dimulai dari pemetaan stakeholder berdasarkan power dan interest, pendekatan kepada regulator, kepala daerah, mitra bisnis hingga media. Pada akhirnya, legitimasi institusional menjadi mata uang kepercayaan bagi kami,” jelas Mamit.
Sementara itu, Founder dan CEO Humas Indobesia Asmono Wikan menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dialogis dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi kehumasan perlu berkembang dari sekadar penyampaian informasi menjadi ruang dialog yang mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
Conference AHI 2026 juga menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mochamad Akbar Hadi Prabowo serta Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alfian Helmi.
PLN EPI terus memperkuat peran komunikasi korporasi sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan dan kepercayaan stakeholder. Sebab, reputasi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas informasi disampaikan, tetapi juga oleh konsistensi tindakan, dukungan pemangku kepentingan, serta kolaborasi nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional. Bagi PLN EPI, publikasi membangun visibilitas, kolaborasi memperkuat legitimasi, dan konsistensi melahirkan kepercayaan.
