Balikpapan, Kaltim, ruangenergi.com-Menghadapi dinamika regulasi dan semakin ketatnya penegakan hukum di sektor lingkungan hidup, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat kesiapan manajemen dan pekerjanya melalui program pencegahan risiko hukum atau Legal Preventive Program.
Program yang digelar di Balikpapan pada 20 Oktober 2026 ini menjadi langkah strategis PHI untuk memastikan seluruh kegiatan operasional hulu migas di Kalimantan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengantisipasi potensi persoalan pidana lingkungan hidup sejak dini.
Perhatian terhadap aspek hukum ini semakin penting menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026. Perubahan regulasi tersebut membawa implikasi terhadap pengaturan dan penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara lingkungan hidup.
Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto mengatakan, pemahaman terhadap perkembangan regulasi hukum pidana menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan, terutama karena kegiatan hulu migas memiliki keterkaitan erat dengan aspek perlindungan lingkungan dan masyarakat.
Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.
“Karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini,” tegas Ardhi.
Mengenali Batas antara Pelanggaran dan Tindak Pidana
Dalam program tersebut, PHI menghadirkan Kasat Reskrim Polresta Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra sebagai narasumber. Ia memberikan pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapan KUHP baru, termasuk perbedaan delik material dan delik formal.
Materi yang disampaikan tidak hanya membahas aspek regulasi, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan hidup.
Mulai dari identifikasi unsur pidana, penelusuran fakta kejadian, hingga pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh manajemen dan pekerja perusahaan.
Ada lima pesan penting yang disampaikan AKP Putu Ari Sanjaya Putra untuk menjadi perhatian pelaku industri migas.
Pertama, tidak setiap kejadian lingkungan otomatis merupakan tindak pidana. Kedua, sebuah delik pidana harus dilihat berdasarkan unsur, fakta, standar, dan kesalahan.
Ketiga, tanggung jawab hukum tidak selalu berhenti pada orang yang berada di lokasi kejadian. Keempat, data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian.
Kelima, pencegahan terbaik adalah memastikan setiap keputusan operasional dilakukan secara benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan risiko lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif. Setiap keputusan teknis dan operasional harus memiliki dasar yang jelas serta didukung dokumentasi yang memadai.
Libatkan Zona 8, 9, dan 10
Kegiatan ini dihadiri Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta para pemimpin fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Keterlibatan lintas fungsi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko hukum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab departemen legal. Kesadaran hukum harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh pekerja, terutama mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional.
Melalui program ini, PHI berharap dapat memperkuat sistem kepatuhan internal, meningkatkan kemampuan pekerja dalam mengenali potensi persoalan hukum, serta membangun budaya pencegahan sebelum suatu persoalan berkembang menjadi perkara hukum.
Jaga Produksi, Lindungi Lingkungan
Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan yang mencakup Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Pada 2025, perusahaan mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Dengan skala operasi tersebut, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan hukum, serta perlindungan lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas.
PHI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan operasi hulu migas yang selamat, efisien, andal, patuh, dan ramah lingkungan bersama anak perusahaan, afiliasi, serta SKK Migas.
Pada akhirnya, kesiapan menghadapi dinamika hukum bukan sekadar upaya menghindari persoalan pidana. Lebih dari itu, langkah preventif menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan operasi migas, melindungi lingkungan, dan memastikan kontribusi industri hulu migas bagi ketahanan energi nasional.
