Jakarta, ruangenergi.com – Penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat langkah konkret menghadapi krisis iklim global. Komitmen negara-negara peserta dinilai perlu dibuktikan melalui realisasi kebijakan, pendanaan, serta aksi mitigasi dan adaptasi yang terukur.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menyambut positif pelaksanaan COP-31. Namun, ia mengingatkan agar konferensi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa evaluasi terhadap berbagai kesepakatan iklim yang telah dihasilkan dalam pertemuan sebelumnya.
Menurut Ratna, evaluasi terhadap hasil COP-30 di Brasil harus menjadi salah satu pijakan sebelum negara-negara peserta membahas agenda baru. Sejumlah komitmen, terutama pembiayaan iklim, peta jalan energi fosil, dan upaya penanganan deforestasi, perlu ditinjau berdasarkan realisasi di lapangan.
“Sebelum membahas agenda COP-31, negara-negara peserta harus terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan COP sebelumnya, terutama COP-30 di Brasil. Komitmen terkait pembiayaan iklim, peta jalan energi fosil, serta deforestasi harus diukur capaian realisasinya,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai urgensi penanganan perubahan iklim semakin tinggi seiring meluasnya dampak krisis iklim di berbagai belahan dunia. Mencairnya gletser yang memicu banjir bandang, gelombang panas ekstrem di Amerika dan Eropa, hingga kekeringan akibat El Nino di Indonesia menjadi gambaran nyata ancaman yang dihadapi masyarakat global.
Dalam situasi tersebut, Ratna menekankan pentingnya tanggung jawab lebih besar dari negara-negara maju. Negara yang menikmati keuntungan dari proses industrialisasi dinilai memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan pembiayaan mitigasi dan adaptasi kepada negara berkembang.
“Negara-negara maju yang selama ini menikmati hasil industrialisasi harus memiliki tanggung jawab lebih besar. Jangan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, tetapi mengabaikan konsekuensi perubahan iklim yang dirasakan bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, legislator PKB asal Jawa Timur itu mengapresiasi arah pembahasan COP-31 yang mulai mengedepankan langkah teknis dalam menekan emisi. Penanganan perubahan iklim kini tidak cukup hanya bertumpu pada komitmen pendanaan, tetapi juga membutuhkan implementasi kebijakan yang langsung menyasar berbagai sektor.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi percepatan transisi energi bersih, elektrifikasi kendaraan dan gedung, pengelolaan limbah, serta penerapan ekonomi sirkular dengan indikator capaian yang terukur.
“Agenda COP-31 menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim harus bergerak dari sebatas komitmen pendanaan menuju kebijakan teknis konkret yang terukur dan dapat segera dilaksanakan,” kata Ratna.
Ratna juga melihat agenda teknis tersebut memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan jangka panjang Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Sejumlah program nasional dinilai telah mencerminkan upaya menuju pembangunan rendah emisi, di antaranya Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta pengembangan bahan bakar nabati (BBN), termasuk biodiesel B50 dan bioetanol E10.
Selain melalui transisi energi, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi modal penting dalam kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim. Hutan hujan tropis, wilayah perairan yang luas, ekosistem mangrove, hingga padang lamun merupakan kekuatan ekologis yang perlu dijaga keberlanjutannya.
“Indonesia memiliki modal besar untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui hutan hujan tropis, wilayah perairan luas, ekosistem mangrove, hingga padang lamun. Potensi ini harus dikelola dan dilindungi secara optimal,” ucapnya.
Untuk memastikan berbagai potensi dan komitmen tersebut menghasilkan dampak nyata, Ratna mendorong pemerintah menjaga konsistensi regulasi nasional sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat sipil.
Ia menilai kolaborasi internasional juga menjadi faktor penting agar diplomasi iklim Indonesia tidak berhenti pada kesepakatan di tingkat global, melainkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak bencana alam.
“Indonesia harus menjadikan momentum COP-31 untuk memperkuat komitmen sekaligus mempertajam strategi mitigasi dan adaptasi. Diperlukan konsistensi kebijakan, dukungan pendanaan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan,” tutur politikus PKB tersebut.
Lebih lanjut, Ratna mendorong kementerian terkait segera mematangkan aturan perlindungan kawasan konservasi dan pemberian insentif melalui pasar karbon. Kejelasan regulasi serta pembuktian kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global diyakini dapat memperkuat posisi tawar diplomasi lingkungan hidup nasional.
“Tanggung jawab mengatasi perubahan iklim membutuhkan aksi bersama yang nyata. Komitmen global tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret untuk keberlanjutan masa depan,” katanya.
Ratna memastikan Komisi XII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim yang disepakati pemerintah dalam COP-31. Pengawalan tersebut diperlukan agar agenda pembangunan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem nasional.
“Kami di Komisi XII DPR akan terus mengawal agar diplomasi iklim internasional ini benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keberlanjutan lingkungan adalah investasi terbaik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
