Jakarta, ruangenergi.com- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Djoko Siswanto) mengatakan, pihaknya berupaya selama anomali cuaca yang terjadi di sepanjang bulan Desember 2024, bisa mengendalikan kegiatan operasi hulu migas agar aman terkendali.
Disampaikan olehnya, tidak ada gangguan operasional dilaporkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (K3S) walau cuaca tidak baik di bulan Desember 2024 ini.
Ruangenergi.com menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kepala SKK Migas Djoko Siswanto; anomali cuaca di bulan Desember 2024, apa langkah antisipatif dari SKK Migas untuk meminimalisir dampak dari anomali cuaca tersebut? Dalam catatan ruangenergi.com, pernah ada kejadian banjir akibat cuaca buruk di daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kemudian, pernah ada kejadian platform rubuh akibat diterpa ombak di Januari 2018 lalu.
“Nomor 1 (pertanyaan nomor satu), so far aman aman aja dapat terkendali,” kata Djoko Siswanto kepada ruangenergi.com, Senin (09/12/2024), di Jakarta.
Ketika ruangenergi.com bertanya kepadanya, tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi mengatur tata cara penetapan harga gas bumi tertentu untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Penetapan Harga Gas Bumi dilakukan oleh Menteri ESDM berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk keekonomian lapangan, harga domestik dan internasional, daya beli konsumen, serta nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi. Nah, ruangenergi.com mendengar telah dilakukan pembahasan perubahan harga gas bumi oleh Menteri ESDM bersama SKK Migas dan Ditjen Migas. Pertanyaannya, apa hasil pembahasan tersebut? Apa ada perubahan harga gas bumi? Mohon penjelasan.
“Untuk hal ini, sedang dalam pembahasan,” jelas Djoko.
Ketika ruangenergi.com bertanya kepadanya tentang bagaimana hasil rapat dengan Menteri ESDM soal penarikan cargo LNG export untuk domestic? Kargo dari mana jadinya? Berapa jumlahnya.?
“Alhamdulilah berjalan lancar total 6 cargo,” ujar Djoko tanpa memerinci asal kargo dan peruntukannya ke domestik.
