Arifin Ungkap Misi Besar PHR: Kejar Produksi, Lawan Decline, Wujudkan Swasembada Energi

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Sentul, Jawa Barat, ruangenergi.com – Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Muhammad Arifin mengajak insan media menjadi mitra strategis dalam mengawal narasi ketahanan energi nasional. Menurutnya, kolaborasi erat antara industri migas, pemerintah, SKK Migas, dan media menjadi kunci untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas yang terus digenjot pemerintah.

Hal itu disampaikan Arifin saat membuka Media Gathering Nasional Regional 1 Sumatera di Sentul, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa komunikasi yang intensif dengan media harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai tantangan dan pencapaian sektor hulu migas.

“Media gathering seperti ini sangat penting. Bukan sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membangun komunikasi dua arah dan menyusun narasi bersama untuk mendukung target pemerintah yang diamanahkan kepada SKK Migas dan Pertamina sebagai tulang punggung industri hulu migas nasional,” ujarnya.

Arifin yang baru sekitar tujuh bulan memimpin Regional 1 Sumatera kemudian menjelaskan struktur organisasi Subholding Upstream Pertamina. Regional 1 Sumatera, kata dia, mengelola seluruh aset hulu migas Pertamina di Pulau Sumatera melalui tiga zona operasi, yakni PHR Zona 1, PHR Zona Rokan, dan PHR Zona 4.

Kontribusi kawasan ini sangat besar terhadap pasokan energi nasional. Produksi minyak Regional 1 Sumatera saat ini mencapai sekitar 199 ribu barel per hari (BOPD) atau sekitar 33 persen produksi minyak nasional. Sementara produksi gas mencapai sekitar 700 juta kaki kubik per hari (MMscfd) yang menjadi penopang kebutuhan energi dan aktivitas ekonomi di Sumatera, bahkan sebagian dialirkan ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa antarpulau.

“Kalau ada gangguan sedikit saja di Sumatera, dampaknya langsung terasa terhadap produksi nasional. Karena itu kami terus didorong SKK Migas untuk mempercepat setiap potensi produksi baru,” katanya.

Arifin mengungkapkan, tantangan terbesar industri hulu migas adalah laju penurunan alami (natural decline) lapangan migas yang dapat mencapai sekitar 30 persen per tahun apabila tidak dilakukan pengeboran maupun pengembangan lapangan baru.

Untuk menjaga produksi tetap stabil, PHR menjalankan program pengeboran secara agresif. Di Zona Rokan saja, perusahaan mengeborkan hampir 500 sumur setiap tahun, sementara di Zona 4 sekitar 100 sumur, dan puluhan sumur lainnya di Zona 1. Aktivitas pengeboran tersebut menjadikan Sumatera sebagai wilayah dengan intensitas pengeboran terbesar di lingkungan Pertamina.

Selain mempertahankan produksi, PHR juga memperkuat komitmen terhadap transisi energi. Salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah operasi Rokan yang memiliki kapasitas sekitar 25 megawatt, menjadikannya salah satu fasilitas PLTS terbesar yang dimiliki sektor hulu migas nasional.

Di sisi lain, perusahaan juga terus mengembangkan produksi gas bumi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai sumber gas berukuran kecil atau stranded gas di Sumatera mulai dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi industri hingga usaha kecil melalui skema compressed natural gas (CNG).

Tidak berhenti di sana, PHR juga membuka peluang bisnis baru melalui pengembangan minyak nonkonvensional (MNK). Arifin menyebut PHR telah menjadi perusahaan pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara yang berhasil mengebor sumur minyak nonkonvensional dengan hasil penemuan (discovery). Tahun ini, perusahaan akan melanjutkan pengeboran sumur appraisal dan demonstrasi guna mempercepat komersialisasi sumber daya tersebut.

“Harapan kami bukan sekadar menahan penurunan produksi, tetapi mampu menciptakan pertumbuhan produksi setiap tahun melalui inovasi, teknologi, dan pengembangan lapangan baru,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Arifin berharap sinergi antara PHR, SKK Migas, dan media nasional semakin erat. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan energi Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab industri migas, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media sebagai penyampai informasi kepada publik.