MANILA, ruangenergi.com – Indonesia bersiap menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Pemerintah menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam integrasi jaringan listrik kawasan harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan masyarakat.
Komitmen tersebut dibawa Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda KTT ASEAN ke-49.
Bahlil menegaskan, Indonesia mendukung penuh pengembangan ASEAN Power Grid. Namun, kerja sama interkoneksi kelistrikan antarnegara ASEAN tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan jaringan fisik, melainkan juga harus memiliki landasan regulasi yang jelas serta memberikan keuntungan bagi seluruh negara yang terlibat.
“Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi negara-negara ASEAN yang tercantum dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030.
Program ini dirancang untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota ASEAN melalui jaringan interkoneksi. Dengan demikian, pasokan listrik di kawasan diharapkan semakin andal, efisien, sekaligus memperkuat ketahanan energi regional.
Regulasi Domestik Dipersiapkan
Langkah Indonesia untuk menyelesaikan penandatanganan MoU tersebut sebenarnya telah disampaikan sebelumnya dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
Sejak pertemuan itu, pemerintah melakukan penataan regulasi domestik sebagai bagian dari persiapan Indonesia sebelum terlibat lebih jauh dalam implementasi kerja sama interkoneksi listrik kawasan.
Menurut Bahlil, kesiapan regulasi menjadi hal penting agar pelaksanaan kerja sama tidak mengabaikan kepentingan nasional dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia maupun negara-negara mitra.
“Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” kata Bahlil.
Implementasi Melalui Sejumlah Task Force
Setelah MoU diberlakukan, pelaksanaan kerja sama ASEAN Power Grid akan dilanjutkan melalui sejumlah task force yang berada di bawah koordinasi ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Rencana kerja masing-masing task force telah disusun dan dijadwalkan untuk dibawa dalam KTT ASEAN ke-49. Dokumen tersebut akan dibahas bersama sejumlah dokumen kerja sama energi lainnya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Penandatanganan Enhanced MoU on ASEAN Power Grid diharapkan menjadi landasan bagi tahapan implementasi berikutnya, terutama dalam membangun jaringan kelistrikan bersama di kawasan Asia Tenggara.
Melalui kerja sama ini, Indonesia ingin mengambil peran aktif dan setara dalam memperkuat ketahanan energi regional, dengan tetap memastikan setiap langkah integrasi kelistrikan berjalan berdasarkan prinsip saling menguntungkan serta menghormati regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara.
