Jakarta, ruangenergi.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang Tahap Dua di Jawa, dan pipa gas Duri-Sei Mangke di Sumatera, itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dibiayai oleh negara.
Terkecuali, dikerjasamakan dengan swasta murni.
“Untuk urusan ini (pipa CISEM)kan, pemimpin terdahulu sudah melakukan tender, dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan, artinya memang kita, khususnya kementerian keuangan, memang sengaja untuk membuat program ini gagal. Pertanyaan kemudian, ini menyangkut dengan marwah daripada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII. Sebagai pertanggungjawaban moralitas kita untuk mendorong program-program kerakyatan. Nah kalau kita menerima dengan baik, saya pikir kami akan bekerja berdasarkan apa yang menjadi kewenangan apa yang diberikan Pemerintah dan DPR,”kata Bahlil di Komisi VII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait Penyesuaian RKA – K/L Tahun 2025 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran, Kamis(12/09/2024), di Jakarta.
Bahlil bahkan menyarankan Komisi VII DPR membuat catatan, bahkan kalau boleh dalam rapat-rapat berikutnya jangan tanya ke Menteri ESDM tentang pipa.
“Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apa bila diberikan ruang, biaya, untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, apa yang mau ditanyakan?” urai Bahlil dihadapan Komisi VII DPR.
Bahlil menekankan, publik berhak mendapatkan penjelasan, bahwa pipa (CISEM) ini gak bisa berjalan bukan karena KESDM tidak mengerjakannya.
“Jadi jangan sampai dianggap kita (KESDM) yang dianggap mandek,” tegas Bahlil.
