Jakarta Selatan, Jakarta, ruangenergi.com-Proses eksplorasi dan produksi migas yang berkaitan dengan perizinan di Kementerian Pertanian kini dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengurusan izin.
Kesepakatan tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Pertanian yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanian.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan kabar tersebut kepada ruangenergi.com. Ia menjelaskan, rapat yang dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu menghasilkan kesepahaman untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan hulu migas, khususnya yang selama ini berkaitan dengan proses perizinan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Rapat di kantor Kementerian Pertanian antara KESDM dipimpin Pak Wamen dengan Kementan dipimpin Pak Mentan, menyepakati untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang terkait dengan perizinan pada Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan paralel dengan pengurusan perizinan,” ungkap Djoko kepada ruangenergi.com, Selasa (10/11/2026), di Jakarta.

Tidak berhenti pada kesepakatan rapat, SKK Migas juga telah menindaklanjutinya melalui penerbitan surat edaran kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Melalui surat edaran tersebut, seluruh KKKS dapat langsung menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi migas sambil menunggu proses penerbitan izin yang diperlukan.
Langkah ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu administrasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.
Bagi industri hulu migas, kepastian waktu menjadi faktor penting. Kegiatan pengeboran, pengembangan lapangan, hingga optimalisasi produksi membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar tidak terhambat oleh proses birokrasi yang berjalan secara berurutan.
Dengan pendekatan paralel ini, proses administrasi perizinan tetap berjalan, sementara kegiatan operasional dapat mulai dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Djoko pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian atas kesepakatan tersebut.
“Terima kasih Pak Menteri dan Pak Wamen. Paten kali ini!!!” ujar Djoko dengan penuh semangat.
Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah mempercepat investasi dan kegiatan hulu migas nasional. Sebab, semakin cepat hambatan administratif diselesaikan, semakin terbuka peluang bagi KKKS untuk mempercepat realisasi program eksplorasi dan produksi.
Pada akhirnya, percepatan kegiatan hulu migas diharapkan ikut mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.

