Catatan Redaksi: Menyoal Harga BBM dan Isu Cadangan BBM Nasional, Kenaikkan Harga BBM Non Subsidi

Jakarta,ruangenergi.com-Dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu, 6 April 2022 antara Komisi VII DPR dan Direksi Pertamina serta Direksi Sub-Holding nya tentang kesiapan Pertamina dalam menghadapi kebutuhan BBM nasional menjelang hari raya Idul Fitri, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati diminta untuk menanggapi isu terkait dengan kenaikkan harga BBM non-subsidi Pertamina serta permintaan untuk menaikkan jumlah hari cadangan BBM nasional milik Pertamina.

Sebenarnya pokok masalah ini terletak pada sikap Pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan subsidi BBM dan proteksi terselubung terhadap monopoli Pertamina di sisi usaha hilir industri Migas.

Dirut Pertamina menyampaikan alasan kenaikkan harga BBM non-subsidi Pertamina disebabkan oleh kenaikkan harga Minyak Bumi saat ini. Untuk mendapatkan Gross Refinery Margin (GRM) positif, Pertamina terpaksa menaikkan harga BBM dalam rangka mempertahankan nilai crack spread (selisih nilai harga produk BBM tertentu terhadap harga Minyak Bumi).

Di negara-negara yang BBM nya tidak disubsidi oleh pemerintah, perusahaan kilang BBM (crude refiner) menentukan besaran crack spread atau margin penjualan produk BBM tertentu berdasarkan permintaan pasar akan produk tersebut (the law of supply and demand).

Hal ini untuk mencegah terjadinya negative gross refinery margin pada usaha pengolahan mereka. Tentunya dalam hal ini crude refiner akan memilih opsi memproduksi produk BBM yang tinggi demandnya, karena karena ada kesempatan menetapkan nilai crack spread yang tinggi pula.

Bagaimana dengan Indonesia? pada saat awal Indonesia masih menjadi negara net-exporter Minyak Bumi, Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi BBM agar seluruh lapisan masyarakat mampu membeli BBM. Kebijakan ini tidak menimbulkan masalah, karena besaran subsidi BBM masih bisa ditutup oleh keuntungan ekspor Minyak Bumi nasional.

Pada saat itu, rancang bangun seluruh kilang Pertamina didasarkan atas pemanfaatan Minyak Bumi dalam negeri dengan target produk BBM yang jumlah, mutu dan harganya ditetapkan oleh Pemerintah dalam kerangka keekonomian kebijakan subsidi, bukan berdasarkan crack spread menurut permintaan pasar. Akibatnya Pertamina sampai saat ini telah kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi dalam rangka perluasan dan modenisasi kilang-kilangnya, sehingga harus terpuruk diantara kemajuan teknologi kilang-kilang negara tetangga yang telah menyesuaikan diri dengan tuntutan akan spesifikasi BBM akibat kemajuan teknologi industri, antara lain seperti otomotif serta transportasi.

BACA JUGA  Arcandra Tahar : Mencermati Investasi Tesla di Amerika

Memang harga BBM Non-subsidi Pertamina seperti pernyataan Dirut Pertamnia lebih murah dibanding harga produk yang setara dari pesaing Pertamina, namun kenaikkan harga tersebut telah mengalihkan pengguna Pertamax dan Pertamax Plus menjadi pelanggan Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah. Crack spread bukanlah lagi jadi tujuan Pertamina saat ini, tapi kerangka keekonomian kebijakan BBM subsidi kembali menjadi arah kompas Pertamina menuju bayangan masa lalu yang suram.

Cadangan BBM Nasional

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dirut Pertamina kembali menyatakan bahwa apabila Pertamina diminta untuk menambah hari cadangan rata-rata BBM menjadi 30 hari, Pertamina akan mengalami kesulitan keuangan yang berat.

Sebenarnya, beban berat bagi Pertamina ini adalah akibat Pemerintah memposisikan Pertamina sebagai tulang punggung pengadaan dan penyediaan BBM Nasional (diantaranya 85% adalah BBM subsidi) dalam suatu kerangka kebijakan proteksi yang terselubung.

Pertamina harus bertanggung jawab dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM tersebut dengan harga yang sama di seluruh NKRI. Artinya, biaya operasi (OPEX) Pertamina dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM adalah sangat besar, sehingga peluang untuk efisiensi dalam menekan biaya tersebut sangat marginal. Di dalamnya termasuk biaya investasi (CAPEX) fasilitas logistik yang harus tersedia di seluruh NKRI. Sehingga, hampir tidak mungkin dalam menanggung beban seperti ini Pertamina diminta memperbesar working capitalnya dengan menambah cadangan BBM yang pada dasarnya tidak memiliki nilai ekonomi (dead stock).

Apabila pengelola Negara mau bebesar hati, maka keikutsertaan siapapun pemain lain diluar Pertamina yang mampu menyediakan dan mendistribusikan BBM berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, akan mendorong Negara ini lebih maju dari sisi ketahanan energi, sekaligus akan menolong Pertamina untuk mendapatkan keleluasaan dalam mengembangkan kepak sayap usahanya.

Godang Sitompul,Pemimpin Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *