Jakarta, Ruangenergi.com – Dewan Energi Nasional (DEN) membuka acara pembahasan identifikasi keamanan pasokan energi listrik secara daring.
Bertempat di Bandung, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto membuka acara tersebut yang di ikuti oleh Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Ediar Usman, hadir Direktur Energi Primer, PT PLN (Persero) Rudy Hendra dan perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM.
Sekjen DEN, Djoko Siswanto, mengungkapkan, bahwa data kelistrikan diperlukan untuk mengetahui kondisi dan keamanan pasokan sebagai bahan dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan energi listrik.
“Kita perlu lebih banyak pasokan listrik dan juga pemanfaatannya untuk industri dan transportasi melalui kebijakan mobil listrik, sehingga mendukung gerak perekonomian nasional,” jelas Djoko, (28/10).
Sementara, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Ediar Usman, mengatakan, identifikasi keamanan pasokan energi listrik merupakan amanat Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.
Menurutnya, amanat tersebut dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan potensi krisis energi secara berkala, perlu verifikasi bersama Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN.
“Identifikasi dan mitigasi dilakukan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi mengalami gangguan pasokan energi listrik,” katanya.
Kemudian, Kepala Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi, Dwi Kusumantoro dalam laporannya, mengungkapkan, bahwa pada identifikasi keamanan pasokan energi listrik ini perlu diamati neraca daya.
Sementara, Direktur Energi Primer PT PLN, Rudy Hendra, mengatakan, daya mampu pembangkit saat ini sudah di atas kebutuhan listrik.
Namun, lanjutnya, sangat dipengaruhi kondisi suplai saat pemeliharaan atau gangguan yang menyebabkan suplai lebih rendah dari demand listrik. Untuk itu, diperlukan kehandalan dalam pasokan listrik agar kontinuitas pasokan berjalan baik.
“Bauran energi dilakukan melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan, co-firing batubara dan biomass pellet pada PLTU,” paparnya.
Sementara, Perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan, Darmaji Setiawan, menjelaskan, bauran energi pada pembangkit listrik sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional terlihat dari penggunaan BBM, saat ini hanya 3,65%, lebih baik dari target APBN sebesar 3,95%.
Selain itu, juga kondisi 22 sistem ketenagalistrikan nasional, 18 sistem dalam keadaan normal dan hanya 4 sistem dalam kondisi siaga yaitu sistem Bangka, Belitung, Flores Barat dan Manokwari.
“Pembatasan aktifitas masyarakat saat pandemi mengakibatkan menurunnya konsumsi energi listrik dan cadangan operasional meningkat,” katanya.
Untuk sistem Ketenagalistrikan Jawa-Bali, lanjutnya, sempat memiliki cadangan operasional lebih dari 40%. Namun sekarang beban puncak meningkat kembali dan cadangan sudah kembali mendekati kondisi sebelum pandemi.
Djoko, diakhir pembahasan, menyampaikan apresiasi atas peran Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN membantu Setjen DEN dalam penyediaan data kelistrikan, baik EBT maupun fosil.
“Juga penyediaan infrastruktur kendaraan listrik dan kompor listrik sangat bermanfaat dan berharap program PLN untuk 1 juta kompor listrik setiap tahun dapat terwujud,” tandasnya.
