Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menegaskan, bahwa siapapun yang mengelola Blok Masela, harus memastikan hak rakyat Maluku sebagai petuanan di Blok Masela.
“Harus memastikan bahwa gas di Blok Masela dikelola di Maluku dengan mengembangkan aneka industri yang memang membutuhkan gas dari blok abadi tersebut,” katanya dalam webiner bertajuk “Shell Hengkang!! Mau Kemana Pengelolaan Blok Masela?” yang digelar Archipelago Solidarity Foundation, Selasa (11/8/2020).
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk memastikan adanya pengembangan industri di Maluku, sehingga gas dapat dikelola menjadi aneka produk. Produk itu yang nantinya akan dibawa keluar Maluku. Jangan sampai dibuat terbalik, gas dari Maluku dikirim ke luar negeri, kemudian rakyat membeli kembali produk itu.
“Kalau seperti ini, kita sedang mensejahterakan negara lain, menghidupkan ekonomi dan industri negara lain, dan di saat yang bersamaan kita kelimpungan untuk membuka lapangan kerja, mengembangkan industri dan sebagainya,” tegas Engelina dalam weinar yang diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri ini.
Mantan anggota DPR ini juga menyinggung tentang bagaimana proses pindahnya Blok Masela dari sebelumnya di laut kemudian dipindahkan ke darat. Menurut dia, sejak tahun 2014 ia bersama teman-temannya berjuang ke pemerintah untuk memindahkan blok tersebut ke daratan.
“Karena jika blok tersebut tetap berada di laut maka Maluku tidak akan mendapatkan apa-apa, dan berkat rahmat Tuhan Blok Masela akhirnya pindah ke darat. Ini kesempatan yang harus kita ambil, kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi kalau tidak diperjuangkan,” tukasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa sumber daya manusia (SDM) handal asal Maluku yang berada di luar negeri dan bisa diajak untuk membangun Maluku menggali sumber daya alamnya cukup banyak.
“Maluku punya banyak SDM bagus yang saat ini ada di berbagai negara dan sangat cukup untuk membangun sumber daya alam Maluku. Saya mengajak kita semua untuk bangkit bersama membangun negeri,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pattimura, M.J. Saptenno, mengingatkan, kalau pengelolaan Blok Masela harus memastikan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, kilang darat Blok Masela baru sebatas keputusan politik, sehingga membutukan payipung hukum yang menjadi dasar yang kuat, misalnya berupa peraturan presiden atau keputusan presiden.
‘Semua pihak harus duduk bersama untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku dapat berjalan baik. Bagaimanapun kesejahteraan rakyat itu yang paling penting,” tegasnya.
Sementara Sosiolog Unpatti, Paulus Koritelu mengatakan, tidak adanya transparansi dalam pengadaan lahan di lokasi kilang darat Blok Masela menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hal itu. Ironisnya, ketidaktahuan masyarakat ini dimanfaatkan untuk memborong tanah rakyat, kemudian dijual kepada inpex dengan harga yang lebih tinggi. “Hal ini sangat kita sayangkan, karena sekecil apapun, sebenarnya tanah rakyat itu dapat diikutkan sebagai saham, sehingga tanah masyarakat tidak akan hilang di masa mendatang,” tukasnya.
Paulus mengingatkan, adanya hubungan yang sangat kuat antara tanah dan rakyat di Maluku Tenggara. Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang butuh perhatian serius, sehingga masalah yang ada tidak berlarut-larut. “Intinya rakyat tidak boleh dirugikan karena membeli tanahnya dengan harga yang sangat murah. Berkali lipat dari harga NJOP sekalipun tidak akan mampu menggantikan kehilangan tanah bagi generasi mendatang,” pungkasnya.(SF)
