Jakarta, ruangenergi.com – Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Oktober 2026 tercatat sebesar US$117,24 per barel. Angka tersebut meningkat US$4,43 per barel dibandingkan September 2026 yang berada di level US$112,81 per barel.
Kenaikan ICP tersebut mencerminkan penguatan harga minyak mentah di pasar internasional seiring meningkatnya premi risiko akibat ketegangan geopolitik global. Penguatan terjadi pada seluruh acuan harga minyak mentah dunia.
Penetapan ICP Oktober 2026 itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, dinamika pasar internasional dan eskalasi ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak mentah sepanjang Oktober.
“Rata-rata ICP bulan Oktober 2026 yang naik menjadi US$117,24 per barel dipengaruhi dinamika pasar internasional dan eskalasi ketegangan geopolitik yang memicu peningkatan premi risiko perang di pasar global. Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional,” ujar Laode.
Penguatan harga tersebut terlihat pada sejumlah indikator minyak mentah global. Brent (ICE) mengalami kenaikan US$6,32 menjadi US$108,34 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) di Nymex meningkat US$1,25 menjadi US$96,94 per barel.
Kenaikan lebih tinggi terjadi pada Dated Brent yang bertambah US$8,00 menjadi US$124,77 per barel. Sementara itu, Basket OPEC menguat US$1,56 ke posisi US$112,13 per barel.
Selain faktor geopolitik, perhatian pasar juga tertuju pada keamanan rantai pasok energi global, khususnya fasilitas energi dan jalur pelayaran kapal tanker di Selat Hormuz serta Bab al-Mandab. Kedua jalur tersebut merupakan lintasan strategis dalam distribusi minyak dunia.
Laode mengungkapkan, aktivitas transit kapal di Selat Hormuz bahkan sempat mencapai level terendah. Kondisi ini turut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap kelancaran pasokan energi internasional.
Faktor lain yang menopang harga adalah terbatasnya persediaan minyak mentah global. Laporan International Energy Agency (IEA) dan U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan kondisi persediaan minyak dunia masih ketat.
“EIA mencatat persediaan minyak mentah komersial turun hingga 3,8 persen di bawah rata-rata lima tahun. Di samping itu, kondisi pasar pasokan diesel yang sangat ketat juga memaksa kilang-kilang global mengolah minyak mentah dalam jumlah lebih tinggi,” kata Laode.
Harga Minyak November 2026 Diproyeksikan Lebih Rendah
Memasuki November 2026, pemerintah memperkirakan pergerakan ICP akan lebih moderat. Harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada pada rentang US$103,94 hingga US$108,94 per barel.
Meski demikian, sejumlah faktor global masih akan menjadi perhatian pelaku pasar. Di antaranya perkembangan politik di Amerika Serikat, arah kebijakan geopolitik internasional, serta kondisi persediaan minyak dunia yang hingga kini masih berada pada level rendah.
Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi meredam tekanan harga minyak. Salah satunya adalah pemulihan aktivitas produksi minyak di Teluk Meksiko, Amerika Serikat, setelah Badai Isaias.
Peluang penyesuaian premi risiko juga terbuka apabila upaya diplomasi global mulai menunjukkan hasil positif.
“Namun demikian, ada faktor penyeimbang yang berpotensi mengurangi tekanan harga, seperti pemulihan aktivitas produksi minyak di Teluk Meksiko AS pascabadai Isaias serta peluang terjadinya penyesuaian premi risiko jika diplomasi global mulai membuahkan hasil,” ujar Laode.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah internasional beserta berbagai faktor yang memengaruhinya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar global.
Selain itu, penetapan ICP akan tetap dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan perkembangan pasar internasional. Dengan demikian, harga yang ditetapkan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi keuangan negara maupun bagi keberlangsungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
