Ini Dia Penjelasan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas

Jakarta,ruangenergi.com-Fokus utama bidang Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang paling utama adalah mendukung kegiatan operasional hulu migas dari aspek formalitas, hukum, sekuriti, SDM KKKS, dan kelancaran kegiatan di wilayah Perwakilan.

Dalam hal ini adalah 100% pelaksanaan kegiatan dukungan bisnis sesuai dengan rencana yang terdapat dalam WP&B. Bidang Dukungan Bisnis juga menerapkan strategi jemput bola dan antisipatif untuk speed-up proses kegiatan Dukungan Bisnis.

“Dalam rangka pencapaian target rencana strategis jangka panjang IOG 4.0, Bidang Dukungan Bisnis mendukung secara penuh dari aspek enabler SKK Migas Roles & Capabilities, yaitu:
a. Pilar 10b – Regulation to Strengthen SKK Migas Role and Function
Tujuan: Mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses bisnis di industri hulu migas secara keseluruhan. Bidang Dukungan Bisnis telah melaksanakan kajian dari aspek hukum untuk mengidentifikasi regulasi yang mempengaruhi industri hulu migas, termasuk regulasi yang mendukung dan menghalangi, antara lain terkait Revisi Permen ESDM 17 Tahun 2017, UU Cipta Kerja, dan UU Migas.Ke depannya, Bidang Dukungan Bisnis akan terus mendorong penyampaian rekomendasi/masukan secara aktif kepada Kementerian/Lembaga terikait regulasi dan peraturan terkait hulu migas yang perlu direvisi, dianggap menghambat, dan perlu disederhanakan/disempurnakan. Diharapkan ini dapat memangkas birokrasi dan memperlancar proses bisnis dan tata kelola di industri hulu migas secara keseluruhan.
b. Pilar 10c – One Door Service Policy
Tujuan: Menjadikan SKK Migas sebagai kontak utama dan poin pelayanan bagi seluruh KKKS di hulu migas dalam percepatan persetujuan perizinan.
Di tahun 2020, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh ODSP sejak launching perdana di awal tahun 2020, antara lain launching, sosialisasi, dan implementasi ODSP di SKK Migas dan KKKS, koordinasi dengan IT untuk membuat Dashboard ODSP, dan advokasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai penyederhanaan perizinan,” demikian penjelasan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko yang disampaikan melalui Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih kepada ruangenergi.com,Selasa (23/2/2021) di Jakarta.

Dijelaskan,ke depannya, Bidang Dukungan Bisnis akan membentuk proses yang lebih terintegrasi di ODSP baik secara sistem maupun tata kelola yang bersifat end-to-end dari KKKS, SKK Migas, dan Kementerian/Lembaga sehingga proses perizinan dan formalitas dapat berjalan lebih lancar, serta keluar satu pintu. Sekarang sedang dikaji dan dipersiapkan pembentukan suatu Tim Ad Hoc antara K/L terkait dan SKK Migas.

BACA JUGA  Pertamina Dorong Pekerja Inovasi Berbasis Peningkatan Mutu

KKKS,lanjutnya,berkewajiban menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan yang memenuhi Kualitas, Waktu Delivery dan Harga sesuai Permen ESDM No 15/2013.

“Sumber informasi produk dan produsen dalam negeri untuk proses pengadaan K3S mengacu pada daftar APDN yang diterbitkan Kementrian ESDM, daftar Industri dalam negeri dan sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementrian Perindustrian serta diperkuat dengan sistem CIVD,” ujarnya.

Optimasi TKDN

Dalam tahap realisasi kontrak, KKKS didorong melakukan optimalisasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan juga pengawasan melalui verifikasi TKDN serta pembinaan.
Program 1 juta barrel perlu dukungan dan kesiapan pabrikan dalam negeri untuk memastikan kualitas, waktu delivery serta kewajaran harga sehingga program2 pemboran dan operasi produk…

“Secara umum tidak ada perbedaan proses alih kelola blok migas Mahakam dan Rokan, peraturan dan ketentuan yg sama Instansi yang sama khusus daerah hanya perbedaan wilayah saja, pada tgl 2 s.d. 4 Februari telah dilakukan Rakor dan FGD dengan seluruh instansi dan mendapat kesepakatan bahwa seluruh instansi pemberi izin memberikan dukungan penuh dalam membantu proses alih kelola ini,” tukasnya.

Menanggapi soal Alih Kelola Blok Rokan,adalah adanya kendala Perizinan dan Formalitas yang dihadapi dalam alih kelola WK Rokan kurang lebih masih sama dengan masalah yang dihadapi seperti PHM dulu yaitu terdapat banyaknya jumlah perizinan yang dikeluarkan olah berbagai instansi K/L, serta berbagai peraturan terkait lainnya, meskipun secara jumlah perizinan di WK Rokan lebih sedikit daripada perizinan di WK Mahakam.

Namun untuk Pertanahan / Pencatatan dan Sertifikasi Tanah, permasalahan yang terdapat di blok Rokan lebih rumit dibandingkan dengan Mahakam, terutama terkait dokumentasi. Sekarang sedang dalam proses penanganan.

“Bidang Dukungan Bisnis mengusahakan kondisi peralihan yang stabil baik dari aspek perizinan, hukum, sekuriti, stakeholder daerah, dan ketenagakerjaan sehingga tidak menggangu produksi wilayah kerja Rokan. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga komunikasi yang terbuka untuk mendapatkan pemahaman dan sinergi yang sama dari semua pihak,”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *