Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamalludin

Ini Hasil Rapat Komisi VII dengan Dirjen Minerba ESDM

Jakarta, Ruangenergi.com –  Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamalludin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, mengatakan, yang pertama singkat saja, mengenai aspek lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tentunya sudah lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya.

Pasalnya UU Nomor 3 tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B (Perpanjangan Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara).

“Yang kedua, mengenai data base sudah kami upayakan. Yang ketiga, mengenai kepastian perusahaan-perusahaan yang berkomitmen membangun smelter, itu sudah ada tim khusus dibentuk di Kementerian ESDM untuk mengawal pembangunan smelter tersebut, termasuk juga Freeport,” jelas Ridwan, diruang rapat komisi VII DPR, (27/08).

“Tadi, bapak Maman Abdulrahman (Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar) mengatakan, jangan sampai Undang-Undang ini gagal diujung jalan. Termasuk yang disampaikan bapak Willy Model Yoseph (Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP), terkait moratorium tentang galian C, itu adalah amanat Undang-Undang semua,” sambungnya.

Ia juga meminta masukan dari para Anggota Komisi VII DPR terkait RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang akan dibuat oleh Pemerintah.

“Mohon nanti kami diberikan panduan tegas karena sesungguhnya kami sudah berusaha keras agar RPP dapat segera terwujud untuk memastikan kepastian hukum. Akan kami tunggu masukan dan panduan dari para Anggota Komisi VII DPR, untuk kami tindaklanjuti,” paparnya.

Terkait dengan PNBP, kata Ridwan, dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir selalu tercapai. “Selebihnya nanti akan kami laporkan dengan jawaban tertulis,” tukasnya.

BACA JUGA  China Mulai Begeliat, Harga Batu Bara Melonjak

Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno

Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, selaku pimpinan mengatakan, pihaknya akan tunggu jawaban yang akan diberikan secara tertulis oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

“Selanjutnya akan kami bacakan draf kesimpulan hasil RDP dengan Dirjen Minerba dan President Director PT Freeport Indonesia,” paparnya.

Pertama, Komisi VII DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT MIND ID (Persero) dan Dirut PT Freeport Indonesia dengan menghadirkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang waktu dan agendanya akan ditentukan kemudian.

Kedua, Komisi VII DPR RI melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM mendesak Menteri ESDM agar sebelum pengajuan seluruh RPP turunan undang-undang nomor 3 tahun 2020 dilakukan pembahasan antara Kementerian dan Lembaga, agar terlebih dahulu dipaparkan kepada Komisi VII DPR.

Ketiga, Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar menyampaikan secara tertulis kepada komisi VII perihal cadangan batubara terbukti dengan komposisi kalori yang terperinci.

Keempat, Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar target pembangunan smelter pada tahun 2023 dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pelaku usaha, untuk itu pemerintah tidak memberikan relaksasi berupa penundaan pembangunan smelter PT Freeport.

Kelima, Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar dalam melakukan evaluasi perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B masalah luas wilayah, kewajiban reklamasi dan realisasi pembangunan smelter dikaitkan dengan progress pembangunan smelter yang harus menjadi salah satu dasar dalam memberikan kepastian perpanjangan IUP, KK dan PKP2B.

Keenam, Komisi VII DPR meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan paling lambat pada tanggal 4 September 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *