Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno

Rapat Komisi VII Dengan Freeport Tidak Berlangsung Mulus

Jakarta, Ruangenergi.com – Rapat Komisi VII dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, pada Kamis, 27 Agustus 2020, di skors, lantaran Presiden Direktur PT FI tidak hadir di ruang Rapat Komisi VII DPR.

Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, selaku pimpinan rapat tersebut mengatakan, penundaan rapat tersebut dikarena tidak hadirnya Presdir Freeport.

“Kita akan jadwalkan kembali dengan menghadirkan MIND ID dan Freeport, kami minta hadir lengkap, dengan agenda yang juga nanti akan kompetensi,” jelasnya, (27/08).

Dalam paparannya, Wakil President Director PT Freeport, Jenpino Ngabdi, mewakili President Director PT FI, mengungkapkan permohonan maaf kepada Pimpinan Rapat Komisi VII dan seluruh Anggota Komisi VII yang hadir secara fisik maupun virtual.

“Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak President Direktur PT FI, Tony Wenas, yang berhalang hadir karena perjalanan dinas ke Amerika,” kata Jenpino.

Wakil President Director Freeport Janpino

Terkait pembangunan smelter tembaga yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, lanjutnya, hasil verifikasi progress smelter sampai dengan bulan Juli 2020 adalah secara fisik mencapai 5,86% dari rencana 10,5%.

Verifikasi dilakukan oleh konsultan Surveyor Indonesia. Selain itu, adapun dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan Feasibility Study, Front End Engineering Design (FED), ini sudah diselesaikan.

“Kemudian ada pekerjaan advance detail engineering yang baru mencapai 39%. Lalu, Ground Improvement (pematangan lahan) yang baru termasuk Pemasangan Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) dan Pre-Fabricated Horizontal Drain (PHD), kedua ini sudah diselesaikan 100%,” tuturnya.

Kemudian, kata Jenpino, pekerjaan lainnya yakni, Earthwork (General Fill & Sourcharge Layer) ini juga sudah diselesaikan 100%.

“Memang bagian terbesar dari pekerjaan yang sudah dilakukan ini biayanya datangnya dari Ground Improvement kurang lebih 50%. Per bulan Juli 2020, kurang lebih sudah sebesar US$ 290 juta yang dikeluarkan untuk proses pembangunan,” katanya.

Kemudian, akibat dari dampak Covid-19 ini berkontribusi terhadap pencapaian dibawah target dari pembangunan smelter. Karena kontrak EPC belum bisa di finalisasi oleh EPC Kontraktor Freeport.

Menurutnya ada beberapa hal yang kritikal dalam kontrak yaitu hal yang berkaitan dengan biaya dan juga waktu penyelesaian. Sehingga Vendor dan EPC Kontraktor belum dapat memfinalisasi karena mereka mengalami kendala-kendala akibat dari pembatasan-pembatasan yang terjadi di negara mereka karena Covid-19 dam menyulitkan mereka untuk bekerja secara efektif.

“Dan ada vendor yang sudah aktif dan ada juga vendor yang belum aktif. Akibatnya EPC Kontraktor belum dapat memfinalisasi biaya dan waktu penyelesaiannya. Sudah lebih kurang 6 bulan berjalan penundaan ini, sehingga apabila kita paksakan penyeselaiannya pada akhir tahun 2023, EPC Kontraktor menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan revisi jadwal yang terbaru.Kami memohon agar diberikan kelonggaran penyeselaian smelter ini hingga 2024,” tukasnya.

Tanggapan Anggota Komisi VII

BACA JUGA  Petrosea Optimistis Bisnis Pertambangan Masih Bagus

Rapat Komisi VII dengan Dijen minerba dan Freeport Indonesia

Hal ini mendapat tanggapan dari para Anggota Komisi VII, Seperti hal, Rudi Mas’ud, dari Fraksi Golkar mengatakan, nuansa Covid-19 jangan dijadikan alasan tertundanya permasalahan-permasalahan pembangunan semelter Freeport.

“Jangan sampai ini (Covid-19) menjadi alasan, ditambah lagi perijinan-perijinan, pasokan energi, insentif keuangan, moratorium dan macam-macam, dan ini jangan menjadi hambatan, ini tolong diperhatikan untuk PT FI,” kata Rudi saat mengikuti rapat tersebut secara Virtual.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi VII, Ramson Siagian, mengusulkan, menjadwalkan ulang karena masih ada waktu 8 hari kerja yang belum terjadwal untuk agenda-agenda rapat.

“Kita jadwalkan dengan MIND ID lengkap dengan Freeport untuk datang ke DPR, untuk membedah terkait pembangunan smelter, termasuk kenapa hutang jadi tambah besar. Kita bedah bukan hanya soal teknis pembangunan smelter saja,” tegas Ramson.

Anggota Komisi VII DPR

Lalu, Anggota Komisi VII lainnya yang berasal dari Papua, Marthen Douw, meminta untuk menghadirkan Pemerintah Papua dan Papua Barat dalam rapat dengan Freeport.

“Ada satu perumpamaan Rambutan dirumah saya, itu terus dipanen oleh tetangga, saya tidak, marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini. Pimpinan mohon jadwalkan, saya sakit, tolong betul jadwalkan untuk hal ini (Hadirkan Pemerintah Papua dan Papua Barat),” kata Martin.

Secara tegas ia mengungkapkan, data kemiskinan Indonesia yang paling termiskin yaitu Papua.

“Demi Tuhan, saya pedih, sakit. Kalau mau main-main, kapan kita mau serius urus negeri ini. Bapak Presiden Indonesia tolong lihat saya, hari ini bukan main-main, dari dulu sampai kapan ini, tolong diseriusi pak Pimpinan,” tegasnya.

Atas usulan dari beberapa anggota Komisi VII, Eddy Soeparno mengambil langkah untuk melakukan skors rapat tersebut dan meminta Freeport untuk meninggalkan ruang rapat Komisi VII DPR.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan, bahwa Freeport dari awal mengikuti jalannya RDP dengan Komisi VII DPR.

“Freeport ada di sesi awal jadi bukan disuruh meninggalkan ruangan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *