Sidoarjo, Jatim, ruangenergi.com— Jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) bukan lagi sekadar proyek membangun pipa. Pemerintah kini mendorong agar jaringan yang sudah terpasang benar-benar segera mengalirkan gas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman ke Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026).
Dudung didampingi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Kuswardono serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Hery Murahmanta.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawalan pemerintah terhadap program prioritas nasional di sektor energi, khususnya pengembangan jargas sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
“Swasembada energi merupakan bagian dari Asta Cita dan ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Hari ini kami hadir memastikan kesiapan pengoperasian jargas rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo,” kata Dudung.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan proyek yang secara fisik hampir rampung tidak berhenti pada tahap pembangunan infrastruktur.
Di Gresik, progres fisik jargas telah mencapai 95,4 persen. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menghambat pengoperasian, mulai dari Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL), rekomendasi teknis ruas jalan hingga perlintasan sungai, disebut telah diselesaikan.
Dudung mengatakan penyelesaian berbagai hambatan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui mekanisme debottlenecking yang dikawal KSP.
“Progres fisik di Gresik sudah mencapai 95,4 persen, lebih cepat dari rencana. Kendala perizinan yang selama ini menahan pengoperasian semuanya sudah terselesaikan,” ujarnya.
Dengan demikian, pekerjaan rumah berikutnya bukan lagi semata-mata membangun jaringan, melainkan memastikan infrastruktur tersebut dapat segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Target 1 Juta Sambungan Rumah
Pemerintah sendiri mulai meningkatkan skala pembangunan jargas.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Agung Kuswardono mengatakan pembangunan jargas terus dilanjutkan seiring semakin terhubungnya infrastruktur gas bumi nasional.
Salah satu fondasinya adalah meningkatnya konektivitas jaringan transmisi, termasuk Pipa Cirebon-Semarang (CISEM), yang membuka peluang lebih besar bagi pemanfaatan gas bumi domestik hingga ke sektor rumah tangga.
Untuk periode 2025-2026, pemerintah membangun sekitar 119.379 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten/kota.
Di dalamnya terdapat 7.223 SR di Sidoarjo dan 7.363 SR di Gresik.
Namun angka tersebut baru menjadi bagian dari target yang jauh lebih besar.
“Mulai tahun ini Pemerintah akan melakukan pembangunan jargas secara masif. Hingga tahun 2028 ditargetkan terbangun jargas sebanyak 1 juta SR,” ujar Agung.
Target tersebut menunjukkan perubahan skala pembangunan jargas dari proyek-proyek yang tersebar menjadi program infrastruktur energi perkotaan yang lebih masif.
Bagi masyarakat, manfaat jargas justru paling terasa ketika gas benar-benar sampai ke dapur, warung, dan tempat usaha.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan kebutuhan tersebut sangat terasa di Kecamatan Menganti yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sekaligus banyak pelaku UMKM.
Menurut Fandi, jargas dapat membantu pelaku usaha yang selama ini bergantung pada LPG tabung.
“Jargas ini sangat dibutuhkan masyarakat. Di Kecamatan Menganti ini jumlah penduduknya terbanyak dan terdapat banyak UMKM, seperti UMKM kecambah, UMKM unggas, hingga pengrajin logam,” katanya.
Ia menilai penggunaan jargas berpotensi memberikan efisiensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan penggunaan LPG 3 kilogram.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap jumlah sambungan rumah dapat terus ditambah pada tahun-tahun mendatang.
Harapan serupa disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi.
Sebagai kawasan industri dengan aktivitas UMKM yang besar, Sidoarjo membutuhkan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan.
Subandi mencontohkan sentra pembuatan tahu di Krian yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan produksi sehari-hari.
Menurut dia, keberadaan jargas dapat menjadi alternatif energi yang lebih bersih sekaligus membantu mengurangi penggunaan bahan bakar yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Program jargas rumah tangga ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang sangat kami sambut dengan baik,” ujar Subandi.
Pemkab Sidoarjo, kata dia, siap mendukung aspek perizinan agar pembangunan dan pengoperasian jargas dapat terus diperluas.
Sebagai Subholding Gas Pertamina sekaligus operator sejumlah jaringan jargas, PGN menyatakan siap mendukung pemerintah dalam pengembangan infrastruktur gas bumi.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta mengatakan PGN terus mengembangkan infrastruktur dan layanan gas bumi melalui jaringan yang telah dikelola maupun investasi perusahaan.
“PGN menyambut baik perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan jargas di Sidoarjo, Gresik serta wilayah lainnya,” kata Hery.
PGN, lanjutnya, siap menjalankan peran sesuai mekanisme, penugasan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah melalui Ditjen Migas hingga 2022 telah membangun 29.961 SR jargas di Sidoarjo dan 4.000 SR di Gresik menggunakan APBN dengan penugasan kepada PGN sebagai operator.
Kini, dengan target pembangunan hingga 1 juta SR pada 2028, tantangannya menjadi semakin besar.
Bukan hanya berapa kilometer pipa yang berhasil dibangun atau berapa sambungan rumah yang terpasang, tetapi berapa banyak rumah dan pelaku usaha yang benar-benar menerima aliran gas bumi secara berkelanjutan.
Konektivitas infrastruktur transmisi, kesiapan jaringan distribusi, kepastian pasokan gas, penyelesaian perizinan, hingga kesiapan operator menjadi mata rantai yang menentukan apakah jargas berhenti sebagai proyek infrastruktur atau berubah menjadi layanan energi yang benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Dari Sidoarjo dan Gresik, pemerintah ingin memastikan satu hal: pipa yang sudah dibangun tidak sekadar tertanam di tanah, tetapi gasnya benar-benar mengalir dan manfaatnya sampai ke masyarakat.
