Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR RI, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), dengan salah satu agenda yakni mengenai ruginya perseroan yang mencapai Rp 11 Triliun, dan rencana pembangunan kilang, serta impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wakil ketua Komisi VII DPR, Ramson Siagian, selaku pimpinan rapat menanyakan, proyeksi kebutuhan volume minyak mentah dan BBM hingga 4 tahun ke depan.
“Berapa yang bisa diimpor Pertamina hingga 2024. Kami mau tahu ketahanan energi kita seperti apa,” tanya Ramson kepada Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, di ruang rapat Komisi VII DPR, (31/08).
Sementara, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dalam paparannya mengatakan, Persero memiliki rencana pengembangan kilang yang ada pada saat ini dengan kapasitas pengolahan BBM dengan standardisasi Euro 2 menjadi Euro 5.
“Kita rencana mengembangkan BBM dengan standar yang ada saat ini Euro 2 menjadi Euro 5,” tutur Nicke.
Ia menambahkan, hingga 2025 diperkirakan Pertamina masih melakukan impor, namun jumlahnya semakin berkurang.
“Sampai dengan 2025 kita masih ada impor, jadi gap antara demand (permintaan) dan supply (pasokan) akan diisi impor,” paparnya.
Selain itu, Nicke mempersilahkan, Senior Vice President (SVP) Corporate Strategic Growth, Daniel Purba, untuk menjelaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII terkait detail impor yang akan dilakukan perseroan.
Daniel mengatakan, sebelum kilang Pertamina beroperasi, perseroan masih akan mengimpor minyak mentah sekitar 250.000—300.000 barel per hari.
“Pertamina masih akan mengimpor sekitar 250.000 barel per hari. Hal tersebut sampai dengan beroperasinya kilang baru yang akan sebelum 2024. Dengan bertambahnya kapasitas kilang Balikpapan, impor BBM akan mengalami penurunan,” beber Daniel.
