Kekosongan Pejabat Hambat Realisasi Program Pemerintah

Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinilai tidak serius dalam mengisi kekosongan direktur jenderal minyak dan gas bumi. Sejak pertengahan tahun lalu, posisi direktur jenderal migas masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) hingga sekarang, dan belum ditetapkan secara difinitif dirjen migas.

Kebijakan terbaru, mentri ESDM, Arifin Tasfrif, malah kembali mengganti Plt Dirjen Migas dari Djoko Siswanto oleh Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM, Ego Syahrial. Informasi itu dibenerakan oleh Djoko sendiri. “Yah saya bukan Plt lagi,” ungkpanya di Jakarta, Rabu (22/1). Adapun Djoko selanjutnya lebih konsen menjelaskan tugasnya sebagai Sekjen DEN.

Rotasi yang hanya meneruskan posisi jabatan pelaksana tugas (Plt), ini tidak sesuai dengan rencana semula. Pada awalnya, penetapan dirjen migas secara definitif dijadwalkan pada November 2019, namun hingga kini tak kunjung ditetapkan.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, menilai belum definitifnya posisi dirjen migas berimplikasi pada kebijakan-kebijakan di sektor migas. Banyak target yang akan terganggu terutama program yang bersifat strategis. Saat ini tengah terjadi polemik tentang rencana penggantian mekanisme penyaluran LPG 3 kilogram (kg). “Plt dirjen yang lama kurang piawai mengelola isu ini. Artinya, kebijakan ini harus dikelola secara serius, sehingga butuh dirjen definitif agar lebih fokus,” tegas Mamit.

Tak hanya tentang subsidi LPG, menurut Mamit, sektor lain yang butuh perhatian serius ialah investasi di sektor migas. Hal ini pasti terganggu seperti transisi alih kelola Blok Rokan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Chevron Pasific Indonesia yang tak kunjung rampung.

BACA JUGA  Potensi Hulu Migas Masih Prospektif, SKK Migas Temukan Cadangan Migas di Natuna

Menurut Mamit, pemerintah mulanya menargetkan kesepakatan transisinya tuntas Oktober 2019, namun karena belum ada kesepakatan diundur ke November 2019 dan perkembangan terakhir belum mencapai titik temu. Di sisi lain, produksi Blok Rokan terus menurun dan tentu mengancam level produksi Blok Rokan terus menurun dan tentu mengancam level produk Blok Rokan yang tahun 2021 mulai dikelola PT Pertamina (Persero)

Persoalan lain yang perlu segera ditangani ialah kesesuaian harga gas industri. Presiden Jokowi telah instruksikan untuk segera diturunkan. Pemerintah berjanji akan menyelesaikannya pada Maret mendatang, namun jika dirjen migas tak kunjung ditetapkan rencana tersebut berpotensi terganggu.

“Apabila dari internal memang belum ada, tidak ada salahnya jika posisi tersebut diserahkan ke eksternal yang memang mempunyai pengalaman di-sektor migas. Jika terus berlarut-larut, pasti akan ada dampak negatifnya,”tukas Mamit

Tidak Optimal

Senada dengan Mamit, Pengama Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, menegaskan bahwa posisi dirjen migas sangat strategis sehingga harus segera ditetapkan. Sebab, kalau masih Plt dengan merangkap sekjen kementerian pasti tidak optimal.

Ditekankan Fahmi, masih banyak permasalahan krusial yang harus diselesaikan di sektor migas, di antaranya meningkatkan lifting migas yang selama ini selalu tidak mencapai target, kemudian mengurangi impor migas untuk menekankan defisit perdagangan.

“Masalah-masalah ini tidak secara optimal diselesaikan oleh Plt dirjen migas, apalagi merangkap sekjen. Menteri ESDM harus segera tetapkan dirjen migas definitif, jangan ditunda lagi,”Tegas Fahmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *